InfoSAWIT, JAKARTA – Munculnya nya opini negatif tentang perkebunan kelapa sawit salah satunya disebabkan oleh minimnya informasi data. Karena itu big data yang melibatkan ratusan ribu responden menjadi penting.
Faktanya sektor kelapa sawit Indonesia masih belum memiliki banyak data. Berbeda dengan yang dilakukan Brazil, salah satu negara di Amerika Selatan ini telah memiliki data yang cukup lengkap seperti untuk produksi ternak. Brasil punya data terkait penurunan produksi. Di Sabah, Malaysia, pemakaian data yang tepat memungkinkan pengguna mendapatkan titik-titik penanaman baru.
Terlebih dalam arahannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa data bisa sebagai tambang baru di dunia Industri 4.0, Ia bahkan menegaskan bahwa data sama pentingnya sebagai sumber daya yang berharga layaknya barang tambang.
Sebab itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pertukaran Data dan Informasi antara BPDPKS dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengangkat tema “Satu Data Sawit untuk Pembangunan Industri Kelapa Sawit Nasional Berkelanjutan”.
BACA JUGA : BPDPKS Bakal Gelar Acara Penguatan UMKM Di Batam
Ini Seuai amanah regulasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Riset, Data dan Informasi.
Penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama Pertukaran Data dan Informasi Perkebunan Kelapa Sawit antara BPDPKS dengan BPS sebagai bentuk komitmen atas pentingnya dukungan data dalam rangka pencapaian kinerja seluruh Program BPDPKS dan sinergi dengan Lembaga yang menyediakan data yang valid dan andal.
“Serta Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dan Informasi ini bertujuan juga untuk membangun data terkait industri kelapa sawit nasional, dalam usaha membangun infrastruktur data yang akurat dan komprehensif dalam usaha perumusan kebijakan yang optimal dan komprehensif yang diharapkan dapat mendukung pembangunan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan,” Demikian catat pihak BPDPKS, dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Selasa (25/1/2022).
Adapun penanda-tanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara Dirut BPDPKS, Eddy Abdurrachman, dengan Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud sinergi antar Lembaga Pemerintah dalam mewujudkan “Satu Data Sawit untuk Pembangunan Industri Kelapa Sawit Nasional Berkelanjutan”. Kerjasama ini pun menggunakan “Mekanisme Nol Rupiah” yang artinya kerjasama antar Lembaga ini tidak dipungut biaya apa pun, serta pertukaran data Perkebunan Kelapa Sawit antara BPDPKS dan BPS ini adalah menggunakan Sistem Pertukaran Data yang disebut Transdata. (T2)
