InfoSAWIT, SAMARINDA – Mengenai program peremajaan sawit yang digagas pemerintah guna meningkatkan produktitas kebun sawit rakyata, dikatakan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, tidak begitu sulit, hanya saja bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusattermasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam menjalankan program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.
Lebih lanjut kata Isran, buktinya mengumpulkan dana ekspor kelapa sawit begitu gampang, tetapi pendistribusiannya memang yang sulit. Jadi tinggal bagaimana menyalurkan dana tersebut ke petani sawit secara menyeluruh.
“Salah satunya melalui program PSR, dengan tujuan meningkatkan produktivitas sawit yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit,” kata Isran dikutip InfoSAWIT, dalam lama resmi pemerintah Kaltim.
Sekadar informasi, pelaksanaan peremajaan sawit pekebun di Kaltim telah dimulai sejak 2017 dengan akumulasi luas kebun sawit rakyat yang telah ditumbang chiping 7.091 hektare dan yang telah diremajakan seluas 6.965 hektare milik 2.991 pekebun. Total dana yang telah disalurkan untuk program PSR hingga September 2022 sebesar Rp193,8 miliar bersumber dari dana BPDPKS.
“Semoga melalui FGD ini bisa memberikan pemahaman dan mempercepat perluasan peremajaan sawit rakyat dengan menggunakan jalur kemitraan yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan,” tutup Isran.
Sebelumnya, Sekjen Gapki Eddy Martono mengungkapkan industri sawit saat ini sangat penting dan strategis karena sudah menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Ditegaskan, kelapa sawit yang masa tanamnya periode 2007 sudah waktunya dilakukan replanting.
“PSR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Memang masih banyak ditemukan masalah dengan PSR, tetapi melalui FGD ini diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan percepatan realisasi PSR,” ujarnya. (T2)
