InfoSAWIT, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mewadahi para pengusaha kelapa sawit, dinilai perlu bersama-sama untuk menyusun strategi dan menggalakkan kampanye positif guna menekan isu yang memojokan kelapa sawit.
Diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, semua pihak harus dapat mengkomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap penurunan emisi karbon, misalnya, dengan memperbaharui target penurunan emisi yang termuat dalam Nationally Determined Contribution atau Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC).
BACA JUGA: Uni Eropa Mesti Pertimbangkan Petani Sawit Dalam Kebijakan EUDR
“Target semula dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. Sesuai visi Indonesia, untuk mencapai _net-zero emission_ pada tahun 2060 atau lebih cepat,” tuturnya K.H. Ma’ruf Amin saat menyaksikan pengukuhan pengurus GAPKI periode 2023-2028 di Istana Wapres, Rabu (12/04/2023).
Dalam upaya itu, Wapres menyebut bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi secara signifikan. “Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektare berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun, Selain itu, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022” ujarnya. (T2)
