InfoSAWIT, JAKARTA – Dengan terbitnya regulasi deforestasi EU atau EUDR, mendorong RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), bergerak untuk melakukan analisis kesenjangan antara aturan praktik minyak sawit berkelanjutan yang selama ini diterapkan bagi seluruh anggota RSPO dengan kebijakan EUDR.
Dalam keterangan resminya peninjauan analisis kesenjangan (gap analysis), telah dilakukan RSPO semenjak Januari-Maret 2023, adapun yang ditinjau adalah terkait standar, dan alat teknisnya untuk mendukung anggotanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Deforestasi UE (EUDR). Perkembangan ini termasuk pelaksanaan analisis kesenjangan antara versi terbaru yang tersedia dari Prinsip & Kriteria RSPO (P&C) dengan persyaratan EUDR.
Analisis dilakukan secara sistematis membandingkan persyaratan persyaratan lacak balak P&C dan RSPO dengan persyaratan EUDR.
BACA JUGA: PHRI dan RSPO Kolaborasi Pariwisata Berkelanjutan di Yogyakarta.
“Analisis tersebut menemukan bahwa, secara keseluruhan, RSPO berada dalam posisi yang baik untuk memfasilitasi para anggotanya dalam mematuhi EUDR. Sejumlah kesenjangan baik teknis maupun fundamental teridentifikasi antara kedua sistem tersebut yaitu pada deforestasi, legalitas dan geolokasi,” demikian catat pihak RSPO dalam keterangannya diterima InfoSAWIT, belum lama ini.
Lebih lanjut, analisis tersebut mencakup rekomendasi konkrit untuk setiap celah ini tentang bagaimana RSPO dapat memperkuat caranya memfasilitasi anggotanya dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan EUDR.
Selain analisis kesenjangan ini, pengembangan platform digital baru untuk ketertelusuran dan peninjauan standar yang berkelanjutan (P&C pada tahun 2023 dan Standar Petani Swadaya selanjutnya) dilakukan.
“Kami yakin dan memastikan bahwa Sertifikasi RSPO akan menjadi alat yang penting, bagi anggota kami untuk mendukung mereka untuk tetap patuh dalam aturan yang telah ditetapkan,” tandas pihak RSPO. (T1)
