Perdagangan Minyak Sawit Ke Uni Eropa Kerap Hadapi Beragam Kendala

InfoSAWIT, JAKARTA – Perdagangan ekspor minyak kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Kelapa sawit bahkan telah menjadi sumber devisa utama Indonesia, misalnya saja pada tahun 2021 nilai ekspor minyak sawit telah mencapai US$ 32,8 juta dengan volume 34,2 juta MT. Uni Eropa telah menjadi pasar tradisional dan strategis dalam perdagangan ekspor kelapa sawit Indonesia.

Diungkapkan Direktur Responsible Palm Oil Initiative (RPOI), Rosediana, perdagangan minyak kelapa sawit umumnya banyak menghadapi berbagai hambatan di Eropa. Dimulai dari munculnya Renewable Energy Directive 1 (RED-1);  kemudian  disusul dengan RED-II dengan aturan pelaksanaannya atau Delegated Regulation (semacam Peraturan Pemerintah di Indonesia).

Sementara, Donald Siahaan dari PPKS Medan menyampaikan berbagai aspek teknis biofuel yang berasal dari sawit – yang sangat bermanfaat baik di dalam maupun di luar negeri. Maka sudah seharusnya minyak sawit ini akan menjadi high on demand – atau tinggi permintaan pasarnya, sehingga seharusnya harganya tetap akan baik dan tinggi.

BACA JUGA: Harga Jual Saham Emiten Sawit Senin 5 Juni 2023 Masih Menghijau Dipimpin Emiten CBUT Naik 2,88 Persen

Serta Petrus Gunarso berfokus pada isu-isu yang dipakai oleh EU untuk menghambat eksport Indonesia ke Uni Eropa – yaitu dalam hal biodiversity dan deforestasi serta kebijakan kehutanan secara umum.

Walaupun  pada dasarnya induk dari permasalahan adalah perubahan iklim, maka sudah seharusnya masing-masing negara mematuhi Paris Agreement – yang telah diniatkan dalam bentuk NDC (Nationally Determined Contribution) masing-masing negara, namun ternyata EU membawa isu-isu lingkungan yang lebih luas dan bahkan jarang menyinggung implementasi NDC EU dalam perdebatan selama proses gugatan berlangsung.

Issue deforestasi dan perubahan lahan baik langsung maupun tidak langsung menjadi fokus implementasi dari RED-II Eropa. Issue ini dikemas dalam semangat memperjuangkan upaya konservasi dan pencegahan biodiversity loss. Tentu saja karena selama ini kerusakan dan hilangnya/punahnya biodiversity sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Ketakutan akan hilangnya  biodiversity ini yang ingin terus ditularkan kepada negara-negara berkembang, seolah agar kita tidak menuntut pelaksanaan NDC mereka.

BACA JUGA: Sawit di Pulau Kalimantan Dikembangkan Saat Masa Penjajahan Belanda

Secara umum memang issue ketidak adilan, diskriminasi, dan ketakutan dalam persaingan perdagangan  merupakan  hal  yang  wajar  untuk  dipersengketakan  di  tengah  kesulitan ekonomi pada dan paska pandemi Covid 19 ini. Indonesia tetap optimis bahwa sawit itu baik – baik untuk Indonesia, untuk Dunia, dan juga untuk lingkungan. Yang diperlukan adalah kejujuran dan keadilan serta kesetaraan dalam semangat perdagangan bebas dunia. (T2)