InfoSAWIT, MINAHASA – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong implementasi Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. CPO, sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia, dianggap memiliki peran strategis dalam menggerakkan perdagangan dan ekonomi negara.
Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Literasi Bursa CPO Indonesia yang diselenggarakan di Yama Resort Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Wamendag Jerry menekankan bahwa forum tersebut adalah bagian dari upaya edukasi dan sosialisasi bagi pelaku usaha untuk bertransaksi di Bursa CPO Indonesia.
“Forum Literasi Bursa CPO Indonesia ini digelar sebagai rangkaian kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk pelaku usaha dalam bertransaksi di Bursa CPO Indonesia,” kata Wamendag Jerry dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Rabu (13/12/2023).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 15-21 Desember 2023 Masih Turun Lagi, Cek Harganya..
Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor CPO pada Oktober 2023 mencapai US$ 1,89 miliar, mengalami peningkatan sebesar 2,59 persen dibandingkan dengan bulan September 2023. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi CPO pada September 2023 mencapai 4,14 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 7,5 persen dibandingkan Agustus 2023.
Wamendag Jerry menyatakan bahwa penguatan kinerja perdagangan CPO perlu terus diupayakan. Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai terobosan dan transformasi dalam perbaikan tata kelola perdagangan CPO. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah pembentukan Bursa CPO Indonesia oleh Bappebti, yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan pada 13 Oktober 2023.
Pembentukan Bursa CPO Indonesia didasari oleh Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2023, yang mengatur tata cara perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Tujuan utama pendirian Bursa CPO Indonesia adalah membentuk harga acuan CPO yang transparan, adil, akuntabel, dan real-time, melibatkan banyak penjual dan pembeli. Wamendag Jerry menjelaskan bahwa hal ini diharapkan dapat menciptakan harga yang kompetitif dan menjadi acuan pelaku pasar CPO di masa mendatang.
BACA JUGA: CPOPC: Berikut 5 Hasil Upaya Bersama Indonesia dan Malaysia Hadapi Regulasi EUDR
Wamendag Jerry juga mengungkapkan bahwa Kementerian Perdagangan melalui Bappebti telah menunjuk PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) sebagai Bursa CPO Indonesia yang memfasilitasi perdagangan CPO. Kolaborasi dengan pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) diharapkan dapat memperkuat literasi dan edukasi Bursa CPO Indonesia di masyarakat serta pelaku usaha di berbagai daerah, sehingga tercipta likuiditas transaksi yang baik di Bursa.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah optimis bahwa Bursa CPO Indonesia dapat mendukung penguatan perdagangan CPO ke depannya dan mencapai tujuan Indonesia menjadi market influencer di pasar global. Meskipun masih baru, diharapkan pelaku usaha CPO di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Utara, dapat aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam implementasi transaksi CPO di Bursa Indonesia. (T2)
