Memanfaatkan Potensi Kelapa Sawit untuk Mewujudkan Visi Negara Berpenghasilan Tinggi

Namun demikian, ada beberapa prasyarat utama untuk mewujudkan rencana ambisius tersebut. Program ini harus didasarkan pada peta jalan pembangunan jangka panjang yang membutuhkan tata kelola yang lebih baik, perluasan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih unggul, kebijakan pengolahan hilir dan hulu yang terintegrasi, serta standar keberlanjutan LST (lingkungan, sosial, dan tata kelola).

Pertama, menciptakan kerangka peraturan dan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kepastian kebijakan dengan meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelapa sawit dan mengubah peraturan yang merugikan industri kelapa sawit.

Industri ini sekarang menghadapi masalah tata kelola yang disebabkan oleh dirinya sendiri, terutama terkait dengan kebijakan yang salah arah di industri pengolahan hulu dan hilir serta intervensi pasar. Terlepas dari perannya yang sangat vital, industri kelapa sawit telah menderita akibat serangkaian kebijakan antipasar yang ketat seperti kuota ekspor, kewajiban pasar domestik, dan harga tetap yang diberlakukan sejak awal tahun 2022 untuk menstabilkan harga minyak goreng di tingkat yang ditetapkan pemerintah setelah harga minyak sawit meroket akibat gangguan besar-besaran pada pasokan minyak nabati global.

BACA JUGA: Karyawan Pabrik Sawit PT MHL dan CV MAL Dihadapkan Pada Pemutusan Hubungan Kerja

Kebijakan yang mengatur penggunaan minyak kelapa sawit untuk berbagai tujuan, terutama biodiesel dan minyak goreng untuk konsumsi domestik dan ekspor, harus diselaraskan dan disinkronkan dengan kapasitas produksi nasional untuk mencegah persaingan yang tidak perlu. Dalam konteks ini, target produksi biodiesel yang menggunakan CPO harus dikaji secara menyeluruh untuk mencegah terganggunya pasokan minyak kelapa sawit untuk keperluan domestik dan ekspor.

Pemerintah juga harus memperbaiki kelembagaan dan tata kelola kelapa sawit dengan mengurangi birokrasi dan memperkuat prediktabilitas bisnis.Harus ada koordinasi yang baik antar kementerian dalam membuat peta jalan pengembangan kelapa sawit jangka panjang karena tanpa koordinasi yang baik, mustahil bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pengembangan yang terintegrasi untuk industri yang sangat penting ini.

Salah satu elemen terpenting dari peta jalan tersebut adalah penghapusan peraturan dan lembaga yang tumpang tindih, yang telah menjadi penyebab utama meningkatnya gelombang konflik lahan dengan masyarakat adat, deforestasi, dan praktik-praktik ekstraksi sumber daya alam yang sembrono.Saat ini terdapat sembilan lembaga nasional yang secara langsung dan tidak langsung mengatur industri kelapa sawit. Tetapi kebijakan yang koheren hanya dapat dibuat jika semua kebijakan yang terkait dengan industri kelapa sawit dirumuskan dan dilaksanakan oleh satu badan pemerintah.

BACA JUGA: Pengembangan Sawit di Pulau Jawa, Sebuah Urgensi atau Hanya Latah

Terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan produksi kelapa sawit harus dipertahankan, baik melalui upaya-upaya untuk meningkatkan hasil panen (produktivitas) maupun perluasan perkebunan yang sesuai dengan standar-standar keberlanjutan yang berlaku. Pemerintah harus memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk memperluas penelitian dan pengembangan mereka untuk berinovasi pada bibit unggul.