Pertemuan CPOPC di Madrid Bahas Kesiapan Implementasi Peraturan EUDR

Pejabat dari pemerintah, Marta Angoloti dari Kementerian Transisi Ekologi Spanyol, yang juga merupakan Otoritas Kompeten EUDR di Spanyol, dan Julius Seinen dari Kementerian Pertanian Belanda, menyampaikan apresiasi atas upaya negara produsen untuk mematuhi EUDR.

Para pemangku kepentingan industri menyadari pentingnya minyak sawit dan bahan mentah lainnya yang terkena dampak peraturan ini dalam proses manufaktur mereka, serta risiko gangguan pasokan terhadap bisnis mereka, terutama pada awal penerapan EUDR. CPOPC juga menyatakan keprihatinan mengenai kemungkinan tidak diikutsertakannya petani kecil, yang mewakili lebih dari 40 persen total wilayah produksi kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia.

Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan staf pendamping CPOPC juga mengadakan pertemuan dengan Astrid Schomaker, Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateralisme Komisi Eropa, di Brussels, Belgia. Mereka juga bertemu dengan pejabat dari Otoritas Kompeten EUDR di Belanda dan Otoritas Keamanan Pangan dan Produk Konsumen Belanda (NVWA) di Den Haag. CPOPC memberi pengarahan kepada Ibu Schomaker dan pejabat NVWA mengenai kemajuan pengembangan alat ketertelusuran yang menghubungkan rantai pasokan di negara-negara produsen dengan operator di negara-negara konsumen. Para pejabat NVWA sepakat untuk mengadakan pertemuan teknis yang difasilitasi oleh CPOPC dengan otoritas terkait di Indonesia dan Malaysia untuk membahas lebih lanjut alat penelusuran yang tersedia untuk mematuhi EUDR.

BACA JUGA: Produksi dan Konsumsi Minyak Sawit Mentah Indonesia Meningkat pada Maret 2024

Pertemuan CPOPC di Spanyol, yang diselenggarakan dengan dukungan dari Spanish Foundation for Sustainable Palm Oil, juga bertujuan untuk menyuarakan proyek baru yayasan tersebut. Proyek ini adalah panduan praktis untuk penerapan EUDR yang akan fokus pada perancangan sistem kewajiban untuk dipenuhi oleh perusahaan dengan cara yang paling sederhana dan efisien, membentuk badan permanen untuk berdialog dan berkolaborasi dengan pemerintah yang bertanggung jawab menerapkan standar ini di Spanyol, serta berhubungan dengan lembaga-lembaga Eropa dalam pengembangan peraturan tersebut. (T2)