Kementerian ATR/BPN Komit Perbaiki Tata Kelola Untuk Kepastian Lahan Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sebuah acara di Jakarta pada Jumat.

“Dengan kerja sama yang baik, kita berharap ada kepastian hukum yang akan menjamin peningkatan produktivitas. Pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan lebih banyak yang bertujuan untuk kesejahteraan kita,” ujar Raja Juli Antoni dikutip InfoSAWIT dari Antara ditulis Senin (21/7/2024).

Ia menambahkan bahwa produktivitas kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan, namun dengan komitmen bersama, solusi dapat ditemukan. “Persoalannya memang tidak mudah. Dengan komitmen kita bersama, diharapkan bisa menguraikan satu per satu. Saya mohon kita bisa berusaha menyelesaikannya dengan sebaik mungkin,” katanya.

BACA JUGA: PTPN Optimistis Capai 100 Persen Sertifikat RSPO Tahun Ini

Kerja sama ini sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang. Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan melayani, serta memberikan kepastian hukum yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan bangsa.

Selain itu, terkait dengan perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki data Hak Guna Usaha (HGU), Kementerian ATR/BPN berupaya menyelesaikan masalah ini dengan proses yang lebih cepat dibandingkan HGU reguler yang memakan banyak waktu. Proses pengukuran lahan juga akan dipercepat.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik 0,67 Persen Pada Senin (22/7), di Bursa Malaysia Naik Tipis

Sebagai informasi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan industri perkebunan kelapa sawit terkait lahan. (T2)