InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus merealisasikan program mandatori biodiesel, melangkah dari B40 pada 2025 hingga B50 dan seterusnya. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menopang kedaulatan energi nasional tetapi juga memberikan dampak positif bagi berbagai sektor tanpa mengganggu pasokan minyak sawit untuk industri pangan dan oleokimia.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, saat mennajadi pembicara kunci pada seminar nasional yang diadakan Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Jakarta, Senin (18/11), mengungkapkan bahwa pendanaan program ini telah direncanakan secara matang. “Berdasarkan analisis bersama BPDPKS, dana yang tersedia di BPDPKS dinilai cukup untuk mendukung implementasi kebijakan B40 di tahun 2025,” ujar Dida, pada acara tersebut yang dihadiri InfoSAWIT di Jakarta.
Ia menambahkan, pemerintah telah merancang program biodiesel ini tidak hanya untuk kedaulatan energi, tetapi juga untuk stabilisasi harga CPO, pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan perbaikan neraca perdagangan melalui pengurangan impor bahan bakar. “Peningkatan penggunaan kelapa sawit untuk biodiesel akan memberikan dampak positif yang luas, termasuk penghematan devisa dan perlindungan lingkungan,” kata Dida.
BACA JUGA: SISKA di Kalbar: Populasi Sapi Capai 2.000 Ekor, Target Tambah 1.000 Tiap Tahun
Sejak berdirinya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2014, kebijakan mandatori biodiesel terus mengalami perkembangan signifikan. Dari kebijakan B15 dengan penyaluran 915 ribu kiloliter (KL) pada 2014, kini pemerintah telah menerapkan B35 dengan penyaluran 13,4 juta KL pada 2024. Dida menekankan bahwa B35 telah menghemat devisa sebesar Rp 139,9 triliun dan menurunkan emisi GRK hingga 32,6 juta ton CO2.
Untuk 2025, pemerintah menargetkan implementasi B40 dengan volume penyaluran 16,08 juta KL. Pendanaan sebesar Rp 37,5 triliun akan disiapkan melalui BPDPKS. “Kami optimistis program B40 hingga B50 dapat berjalan dengan baik, seiring dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emission 2060 dan percepatan penggunaan energi terbarukan,” tutur Dida.
BACA JUGA: Rumah Sawit Indonesia: Sawit Strategis untuk Kedaulatan Pangan dan Energi Indonesia
Seminar bertema “Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi melalui Perkebunan Sawit untuk Menuju Indonesia Emas 2045” ini menegaskan peran strategis kelapa sawit dalam mendukung transformasi ekonomi, energi, dan lingkungan Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan. (T2)
