InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah akan menerjunkan tim pengawas guna memastikan implementasi campuran biodiesel 40% (B40) berjalan sesuai standar setelah resmi diberlakukan pada 1 Januari 2025. Tim ini terdiri dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.
Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa tim pengawas akan mulai diterjunkan minggu depan untuk memastikan aspek teknis B40, seperti volume, kandungan air, warna, dan densitas bahan bakar, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
“Minggu depan kita turunkan pengawas untuk nanti mengawasi implementasi di lapangan,” ujar Eniya dalam keterangan resmi ditulis Jumat (31/1/2025).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 31 Januari – 6 Februari 2025 Turun Rp 58,14 per Kg
Menurutnya, pengawasan ini bukan karena adanya temuan ketidaksesuaian, tetapi lebih kepada langkah antisipatif. Salah satu kekhawatiran utama adalah tidak adanya insentif dalam program ini, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi pelaksanaannya.
“Kami hanya mengantisipasi kemungkinan implementasi yang tidak optimal. Karena B40 ini tidak ada insentif, kami khawatir jangan sampai hanya diletakkan tanpa digunakan sesuai tujuan,” jelasnya.
Penghematan Devisa
Pemerintah menargetkan alokasi B40 sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel pada 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,55 juta kl diperuntukkan bagi sektor Public Service Obligation (PSO), sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.
BACA JUGA: Menteri ATR/BPN Sebut Bagi Pengajuan Baru HGU, Alokasi Plasma 20% Dilakukan Didepan
Eniya juga mengungkapkan bahwa program mandatori B40 dapat memberikan penghematan devisa yang signifikan. Jika dibandingkan dengan B35, program B40 dapat menghemat tambahan sekitar Rp 25 triliun dari impor bahan bakar minyak (BBM).
“Penghematan devisa untuk B40 mencapai Rp 147,5 triliun, sementara untuk B35 sebesar Rp 122,98 triliun. Artinya, ada tambahan penghematan sekitar Rp 25 triliun dari tidak mengimpor BBM jenis solar,” jelasnya.