InfoSAWIT, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Usaha Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan, Kemenko Perekonomian RI, Moch Edy Yusuf, dalam webinar Bincang dan Tanggap Sustainable Landscape Program Indonesia.
Dalam sambutannya, Edy Yusuf menekankan bahwa sektor kelapa sawit telah memberikan kontribusi besar terhadap negara, mulai dari penciptaan jutaan lapangan kerja, penguatan ekonomi daerah, hingga pengentasan kemiskinan. Pemerintah, katanya, terus memperkuat hilirisasi industri sawit sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2025–2029, sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019. Sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pun disebutnya dalam tahap penetapan untuk meningkatkan standar keberlanjutan industri sawit nasional.
Namun, Edy Yusuf mengakui, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, rendahnya tingkat sertifikasi ISPO di perkebunan rakyat, dampak perubahan iklim terhadap produktivitas, hingga belum optimalnya program peremajaan sawit rakyat.
“Menanggapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan strategis, tetapi juga aktif menjalin kerja sama internasional,” ujarnya dilansir InfoSAWIT dari Kalteng Pos, Senin (28/4/2025).
Salah satu bentuk konkret kerja sama itu adalah melalui Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), program bilateral antara Indonesia dan Swiss melalui Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Program ini dilaksanakan bersama UNDP Indonesia dan sejumlah mitra seperti Sustained Good Team, Musaik Inisiatif, LASR, dan SPLP di lima provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Riau.
BACA JUGA: Planter Sawit Sukses: Kunci Utamanya Kompetensi dan Integritas
Sejak 2024, SLPI telah berjalan di sepuluh kabupaten dengan sejumlah kegiatan yang mendukung pengelolaan sawit berkelanjutan dan program ketahanan pangan nasional. Di antaranya adalah pendampingan pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi sawit berkelanjutan, mendampingi petani dalam memperoleh sertifikasi ISPO dan RSPO, memperkuat ekonomi lokal melalui budidaya tanaman pangan seperti bawang merah, serta menyusun Participatory Better Land Use Planning (PLUP) di tingkat desa.
“Penyusunan PLUP ini menjadi langkah inovatif untuk mendukung tata kelola lanskap yang berkelanjutan dan partisipatif,” pungkas Edy Yusuf. (T2)
