Ketika Energi Hijau Terganjal Kebijakan, Masa Depan Biodiesel Dipertaruhkan

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR — Industri biodiesel global tengah menghadapi turbulensi yang tidak hanya disebabkan oleh naiknya permintaan energi bersih, tetapi juga oleh serangkaian perubahan kebijakan strategis dari berbagai negara. Dalam Konferensi The 36th Palm & Lauric Oils Price Outlook Conference & Exhibition (POC 2025) yang digelar Februari lalu di Kuala Lumpur, Head of Vegoils and Biofuels Research dari Ceras Analytics, Artem Hammerschmidt, mengungkapkan bahwa ketegangan utama datang dari dua arah: perlambatan pasokan bahan baku dan pilihan kebijakan yang belum tentu berpihak pada keberlanjutan industri.

“Produksi biofuel global kini terganjal oleh menurunnya pengumpulan minyak bekas dan limbah, terutama sejak awal 2024,” ungkap Hammerschmidt. Kondisi ini diprediksi memicu defisit bahan baku yang lebih besar pada 2025 dan 2026, mendorong industri untuk beralih ke minyak nabati sebagai substitusi.

Di sisi lain, target ambisius dekarbonisasi dari Eropa, Amerika Serikat, hingga Indonesia telah mengangkat permintaan untuk biodiesel, renewable diesel (HVO), dan sustainable aviation fuel (SAF). Secara keseluruhan, kebutuhan diperkirakan melonjak hingga 8 juta ton dalam periode 2025–2026.

BACA JUGA: Bupati Tulang Bawang Dukung Sinergi Petani Sawit untuk Kesejahteraan dan Keberlanjutan

Namun pertumbuhan ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama di Eropa. Wilayah ini menerapkan kebijakan ketat yang hanya mengizinkan penggunaan feedstock dari limbah dan bahan baku maju untuk SAF dan biodiesel sektor maritim. Hal ini membuat Eropa sangat bergantung pada pasokan minyak limbah, yang jumlahnya semakin terbatas. Meski impor HVO dan SAF sempat menutupi penurunan volume biodiesel, kekhawatiran soal keberlanjutan pasokan tetap membayangi.

“Total kebutuhan bahan bakar bio untuk transportasi darat, udara, dan laut diperkirakan naik 2,5 juta ton tahun ini dan bertambah 1,3 juta ton lagi pada 2026,” papar Hammerschmidt.

Di Indonesia pun tidak luput dari tantangan. Pemerintah tengah dihadapkan pada kebutuhan untuk menambah produksi biodiesel sebesar 1,4 juta ton pada 2025, di tengah keterbatasan dana subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Jika pemerintah memperluas subsidi ke sektor non-public service obligation (non-PSO), dana BPDPKS diprediksi akan habis pada akhir kuartal ketiga 2025.

BACA JUGA: Produktivitas Masih Rendah, GAPKI Dorong Akselerasi Transformasi Industri Sawit Nasional

Dalam situasi ini, muncul dua pilihan kebijakan: menaikkan penalti bagi perusahaan yang tidak mematuhi mandat biodiesel, atau meningkatkan pungutan ekspor sawit guna memperkuat pendanaan subsidi. Keduanya dinilai dapat membantu menjaga harga minyak sawit di pasar global tetap kompetitif.

Secara keseluruhan, kekurangan minyak bekas dan limbah mendorong lonjakan permintaan terhadap minyak nabati, termasuk minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak biji rapa. “Dengan meningkatnya konsumsi, stok minyak nabati global diperkirakan akan terus menurun hingga akhir 2026,” kata Hammerschmidt. (T2)

Lebih  lengkap Baca Majalah infoSAWIT Edisi April 2025