“Ini bukan hanya soal sertifikasi atau dokumen. Ini tentang perubahan nyata di lapangan. Gapki dan SPKS akan memastikan transformasi ini berjalan dengan prinsip kesetaraan dan keberlanjutan,” tambah Eddy.
Selain aspek ekonomi, kemitraan Gapki dan SPKS juga mendorong perbaikan tata kelola industri sawit nasional. Keduanya sepakat membangun sistem yang lebih transparan, berkeadilan, dan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi jawaban atas desakan pasar global yang semakin ketat terhadap isu lingkungan, keterlacakan produk, dan hak-hak petani. Gapki melihat, kolaborasi dengan SPKS justru memperkuat posisi industri sawit Indonesia untuk bersaing secara etis dan kredibel di panggung internasional.
“Kami tidak bisa jalan sendiri. Industri sawit ini akan langgeng jika pengusaha dan petani saling mendukung, saling percaya, dan saling untung,” kata Eddy.
Bagi SPKS, kerja sama ini juga menjadi ruang untuk mempercepat transformasi petani menuju standar global. “Kami percaya bahwa sawit rakyat bisa menjadi kekuatan besar jika didukung dengan akses, pengetahuan, dan keadilan,” tutur Sabarudin.
Ia menambahkan bahwa SPKS siap menjadi mitra aktif dalam pendampingan ISPO, perluasan PSR, serta memperkuat koperasi sebagai tulang punggung ekonomi petani.
Dengan kolaborasi ini, Gapki dan SPKS berharap mampu mendorong terbentuknya sistem yang tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberdayakan petani sebagai aktor utama dalam rantai pasok sawit nasional.
BACA JUGA: Reforma Agraria, Janji Keadilan yang Masih Menanti Pembuktian
Sawit berkelanjutan bukan lagi cita-cita, tapi komitmen yang mulai dibangun dari bawah—dari ladang-ladang petani yang selama ini kurang terdengar suaranya. Kini, dengan dukungan Gapki, suara itu makin nyaring dan punya arah yang lebih jelas. (T2)
