InfoSAWIT, BEIJING — Ketegangan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas. Pemerintah China resmi memberlakukan biaya tambahan bagi kapal yang dimiliki, dioperasikan, atau berbendera AS mulai 14 Oktober 2025. Kebijakan ini merupakan langkah balasan terhadap rencana Washington yang akan mengenakan biaya pelabuhan baru bagi kapal asal China.
Kementerian Transportasi China menyatakan, biaya tambahan tersebut akan dikenakan untuk setiap pelayaran kapal milik atau yang dioperasikan oleh perusahaan dan individu asal AS, termasuk kapal yang dibangun di AS atau menggunakan bendera negara itu. “Langkah ini adalah tindakan balasan yang sah atas kebijakan sepihak AS,” tulis pernyataan resmi kementerian, Jumat (10/10).
Berdasarkan ketentuan baru, kapal-kapal AS akan dikenai biaya 400 yuan (sekitar US$56) per ton bersih per pelayaran mulai 14 Oktober 2025. Tarif ini akan naik menjadi 640 yuan pada 17 April 2026, kemudian menjadi 880 yuan pada 2027, dan mencapai 1.120 yuan (sekitar US$157) pada 17 April 2028.
Sementara itu, kapal milik atau dioperasikan oleh entitas China yang berlayar ke AS juga akan dikenai biaya tambahan di pelabuhan pertama mereka di Amerika. Menurut perkiraan analis, tarif tersebut bisa mencapai lebih dari US$1 juta untuk kapal berkapasitas di atas 10.000 kontainer.
Washington sebelumnya memberlakukan biaya baru terhadap kapal yang terkait dengan China setelah hasil penyelidikan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) yang menilai dominasi Beijing dalam industri galangan kapal global mengancam keamanan dan ekonomi AS. Langkah ini menjadi bagian dari strategi AS untuk membangkitkan kembali industri perkapalan domestik dan menekan pengaruh maritim China.
Menanggapi hal itu, Kementerian Transportasi China menuding kebijakan AS bersifat diskriminatif dan merusak tatanan perdagangan internasional. “Langkah tersebut secara serius mengganggu stabilitas rantai pasok global dan merugikan kepentingan sah industri perkapalan China,” tegas kementerian dilansir InfoSAWIT dari Economi Times, Senin (13/10/2025).
BACA JUGA: PalmCo Didorong Jadi Jembatan Diplomasi Hijau Sawit Indonesia–Eropa
Dalam dua dekade terakhir, China berhasil mengukuhkan diri sebagai negara pembangun kapal terbesar di dunia, jauh meninggalkan AS. Tahun lalu, galangan kapal China membangun lebih dari 1.000 kapal komersial, sementara AS hanya memproduksi kurang dari 10 unit, menurut data industri dan militer.
Langkah timbal balik ini diprediksi akan memperburuk ketegangan menjelang berakhirnya masa gencatan dagang 90 hari antara kedua negara pada November mendatang. Sejumlah pelaku perdagangan menilai, situasi ini akan semakin menekan impor pertanian dan energi AS ke China.
“Langkah ini menunjukkan bahwa Beijing masih kesal terhadap Washington dan tidak akan membuka keran impor kedelai AS dalam waktu dekat,” ujar seorang pedagang minyak nabati internasional.
BACA JUGA: Mentan Amran: Alihkan 5,3 Juta Ton CPO untuk B50, Indonesia Bisa Stop Impor Solar
Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di sela-sela Konferensi APEC di Korea Selatan pada akhir bulan ini — pertemuan yang kini dipandang sebagai ujian baru bagi masa depan hubungan dagang dua raksasa ekonomi dunia tersebut. (T2)
