Masyarakat Pino Raya merasa ditinggalkan. Pemerintah pusat dan daerah—Kementerian ATR/BPN, gubernur, hingga bupati—dinilai tidak hadir menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung 13 tahun lamanya.
Tidak lama setelah kejadian, WALHI bersama 29 eksekutif daerah mengeluarkan pernyataan solidaritas. Nada desakan mereka tegas—bukan sekadar kritik, tetapi panggilan agar negara hadir.
Mereka menuntut, Polda Bengkulu mengusut tuntas penembakan, termasuk legalitas senjata pelaku. Lantas perlindungan bagi korban dan keluarga korban. Kompolnas melakukan pengawasan ketat terhadap penyelidikan. Serta Komnas HAM, Komnas Perempuan, ORI, dan LPSK melakukan investigasi mendalam dan memberi perlindungan menyeluruh. Terakhir Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan konflik agraria secara adil serta mempertimbangkan pencabutan izin PT ABS.
BACA JUGA: Impor Minyak Sawit India Diproyeksi Melonjak 20%, Harga Kompetitif Dorong Permintaan
Hampir setiap keluarga di Pino Raya memiliki cerita tentang lahan, tentang ketakutan, tentang bertahan hidup. Namun hari itu, cerita mereka berubah menjadi kisah luka yang terdengar hingga ke panggung nasional.
Lima petani kini berjuang memulihkan diri, sementara masyarakat menunggu sesuatu yang selama ini terasa begitu jauh, yakni keadilan. (T2)
