PDIP Desak Pemerintah Terapkan Moratorium Alih Fungsi Hutan, Imbas Bencana Ekologis di Sumatera

InfoSAWIT, JAKARTA — PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk menghentikan seluruh proses perizinan alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit. Seruan tersebut muncul setelah rangkaian bencana ekologis melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh dalam beberapa pekan terakhir.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan perlunya langkah tegas pemerintah dalam menahan laju konversi hutan untuk industri ekstraktif, termasuk sawit. Menurutnya, kondisi alam di kawasan tersebut sudah berada pada titik kritis.

“Sawit ini tanaman yang arogan. Menyerap air luar biasa tapi tidak mampu menyimpannya. Sebaiknya dilakukan moratorium untuk menghentikan alih fungsi lahan,” ujar Djarot usai menghadiri Konferensi Daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah di Hotel Bahalap, Palangka Raya.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut Periode 3-9 Desember 2025 Naik Rp 7,58 per Kg

Djarot menjelaskan bahwa hujan deras yang mengguyur Sumatera dalam beberapa hari terakhir bukanlah penyebab utama banjir dan longsor. Ia menilai cuaca hanya menjadi pemicu, sedangkan akar masalah sesungguhnya adalah perubahan fungsi lahan skala besar yang terus berlangsung.

“Ada jutaan hektare lahan yang telah dialihfungsikan. Tidak bisa sawit disamakan dengan pohon hutan seperti ulin, kelapa, akasia, atau meranti. Itu berbeda,” tegasnya dikutip InfoSAWIT, dari DPD PDIP Jawa Timur, Kamis (4/12/2025).

Mantan calon Gubernur Sumut itu juga menyoroti peran korporasi dalam kerusakan lingkungan. Ia mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lahan.

BACA JUGA: Menyongsong Era Perkebunan Pintar dengan Transformasi Digital

“Perusahaan-perusahaan yang melanggar harus diperiksa, dan kalau perlu izinnya dicabut serta usahanya ditutup,” ujarnya.

Menurut Djarot, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak bisa dilepaskan dari praktik eksploitasi alam yang dilakukan korporasi besar di sektor sawit, pertambangan, dan perkebunan lainnya.

“Kerusakan ini sangat parah, dari Aceh sampai Sumbar. Bahkan ada desa yang hilang tersapu,” katanya.

BACA JUGA: DJP Intensifkan Kepatuhan Pajak Sektor Sawit, Menkeu Purbaya: “Industri Ini Tetap Tulang Punggung Ekonomi”

Ia menambahkan, setelah rangkaian konferensi daerah di Sumatera Utara, PDIP sepakat mengambil sikap politik yang lebih tegas untuk menuntut pemerintah bertindak terhadap korporasi yang merusak hutan.

“Kemerdekaan ini kita perjuangkan dengan tetesan air mata. Kenapa sekarang jadi begini? Sudah saatnya kita introspeksi dan meninjau kembali apa yang telah kita lakukan,” pungkas Djarot. (T2)