“Petani bukan tidak cinta karet. Tapi ketika sawit difasilitasi penuh dan karet dibiarkan, pilihan ekonomi petani menjadi sangat terbatas,” ujarnya.
Ia mengingatkan, ketergantungan negara pada satu komoditas membawa risiko besar, baik secara ekonomi maupun ekologis. Monokultur sawit skala luas memiliki dampak sosial dan lingkungan yang tidak kecil, sementara karet—yang relatif lebih ramah lingkungan dan berbasis rakyat—justru kehilangan tempat dalam agenda pembangunan nasional.
Supartijo menegaskan, persoalan ini bukan sekadar perdebatan antara sawit dan karet, melainkan menyangkut arah kebijakan pertanian dan keadilan pembangunan.
BACA JUGA: POPSI Ingatkan Risiko B50 dan Kenaikan Pungutan Ekspor: Petani Sawit Terancam Jadi Korban
Menurutnya, petani karet membutuhkan kebijakan nyata, mulai dari program replanting yang terfasilitasi, pengendalian penyakit secara nasional, jaminan harga yang lebih adil, pupuk bersubsidi, hingga pendampingan teknis yang konsisten.
“Pertanyaannya sekarang, apakah pembangunan pertanian hanya untuk komoditas yang menguntungkan negara, atau juga untuk petani yang selama puluhan tahun menjaga desa dan alam?” kata Supartijo.
Ia pun mengingatkan, tanpa intervensi serius, karet berisiko “mati perlahan” di tengah derasnya arus ekspansi komoditas lain. “Jika tidak diselamatkan sekarang, kita akan kehilangan satu komoditas rakyat yang sangat strategis,” pungkasnya. (T2)
