B50 Indonesia Ditunda, Malaysia Dianggap Lebih Kompetitif di Ekspor CPO

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR – Pemerintah Indonesia memutuskan menunda implementasi mandatori biodiesel B50 tahun ini. Penundaan ini dikaitkan dengan kesiapan teknis yang belum memadai serta keterbatasan pendanaan, yang dinilai mencerminkan tantangan struktural dalam program biodiesel nasional.

Analis TA Securities Bhd (TA Research) menilai keputusan tersebut bukan sekadar persoalan waktu, melainkan menunjukkan adanya sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah kebutuhan menstabilkan dana biodiesel domestik, mengecilkan kesenjangan biaya yang terus melebar antara biodiesel dan solar fosil, memperkuat logistik dan infrastruktur, serta memastikan kesiapan operasional secara keseluruhan.

“Dari perspektif daya saing regional, perhitungan kami menunjukkan Malaysia memiliki keunggulan kompetitif dalam ekspor CPO, dengan bea ekspor yang lebih rendah sehingga menekan biaya dan meningkatkan fleksibilitas harga,” tulis TA Research dalam analisanya seperti dilansir InfoSAWIT dari Theborneopost, Rabu (21/1/2026).

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode 21-27 Januari 2026 Naik Rp 22,14 per Kg

Sebaliknya, Indonesia dinilai menghadapi tekanan dari levy ekspor yang lebih tinggi, yang meskipun mendatangkan tambahan dana subsidi dalam negeri, juga meningkatkan biaya ekspor dan berpotensi membatasi daya saing harga di pasar global.

Mengacu pada laporan media, pemerintah Indonesia menunda pelaksanaan campuran biodiesel 50% (B50) karena tantangan kesiapan teknis dan keterbatasan pendanaan. Sebelumnya, Indonesia sempat merencanakan kebijakan B50 mulai berlaku pada paruh kedua 2026 (2H26).

Di saat bersamaan, pemerintah Indonesia juga melanjutkan rencana menaikkan pungutan ekspor minyak sawit dari 10% menjadi 12,5% mulai 1 Maret 2026, yang diperkirakan menjadi langkah memperkuat pendapatan fiskal sekaligus mendukung tujuan kebijakan lainnya.

BACA JUGA: Misi CPOPC ke Karachi Tegaskan Asia Jadi Penentu Arah Pasar Minyak Sawit Dunia

TA Research mengaku tidak terkejut atas perkembangan tersebut, mengingat kekhawatiran tentang kecukupan dana subsidi semakin meningkat. Hal ini terutama dipicu selisih harga biodiesel dan diesel fosil yang terus melebar, ditambah laporan mengenai defisit fiskal pada 2024.

Berdasarkan data profitabilitas biodiesel Bloomberg, margin biodiesel di Indonesia dalam satu dekade terakhir juga disebut sangat fluktuatif dan bergantung pada subsidi. Pada periode 2015–2017, margin sebagian besar negatif, sempat membaik dan menjadi positif pada 2018–2019, namun melemah kembali pada 2020–2021 seiring harga minyak dunia yang rendah.

Margin kemudian melonjak pada 2022 saat krisis energi global, namun kembali normal mendekati titik impas pada 2023–2024, sebelum kembali mengalami kerugian pada 2025 hingga awal 2026 di kisaran minus US$200.

BACA JUGA: Sampoerna Agro Resmi Berganti Prime Agri Resources, Posco Rombak Komisaris Utama

Artinya, pemerintah Indonesia saat ini perlu menyiapkan subsidi sekitar US$200 per ton biodiesel untuk menutup selisih biaya yang terjadi.

“Secara keseluruhan, program biodiesel Indonesia tetap tidak menguntungkan secara struktural tanpa subsidi. Mandatori pencampuran yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan memperbesar risiko fiskal,” tulis TA Research.