SPKS Tolak Kenaikan Pungutan Ekspor CPO 12,5%, Petani Sawit Terancam Rugi Rp1,2 Triliun per Tahun

InfoSAWIT, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menolak keras kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 12,5 persen dari sebelumnya 10 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan kenaikan pungutan ekspor tersebut berpotensi menurunkan harga TBS petani secara signifikan. Ia merujuk pada kajian lembaga riset Prananta Center Universitas Indonesia yang menyebut setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1 persen dapat menurunkan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram.

“Jika pungutan ekspor CPO dinaikkan sebesar 2,5 persen menjadi 12,5 persen, maka dampaknya terhadap harga TBS petani bisa sangat signifikan. Penurunan harga diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram,” kata Sabarudin dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Minggu (15/3/2026).

BACA JUGA: Kementan Perkuat Dukungan PSR dan Sarpras Sawit 2026, Sasar 125 Satker di 21 Provinsi

Ia menambahkan, penurunan harga tersebut akan berdampak langsung pada pendapatan petani sawit rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah serta meningkatnya biaya produksi perkebunan.

Potensi Kerugian Petani Capai Rp1,2 Triliun per Tahun

SPKS menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi bagi petani sawit yang saat ini juga menghadapi kenaikan biaya produksi, termasuk harga pupuk dan kebutuhan operasional kebun.

Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, jika penurunan harga TBS terjadi secara nasional maka potensi kerugian petani sawit diperkirakan mencapai Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan.

BACA JUGA: Saham Emiten Sawit Rame-Rame Melemah, SMAR dan STAA Pimpin Koreksi

“Secara tahunan, potensi kerugian petani sawit di seluruh Indonesia bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun,” ujar Sabarudin.

Kenaikan pungutan ekspor ini sendiri ditetapkan pemerintah untuk mendukung pembiayaan program peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menuju B50.

Namun SPKS menilai kebijakan tersebut justru lebih banyak membebani petani dibanding memberikan manfaat langsung.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalbar Periode II-Maret 2026 Naik Rp 75,06 per Kg

SPKS juga menyatakan penolakan terhadap rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. Menurut Sabarudin, pembiayaan program biodiesel selama ini sebagian besar bersumber dari dana pungutan ekspor sawit yang pada akhirnya berasal dari rantai nilai produksi petani.

“Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan mandatori biodiesel. Program ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani sawit, tetapi justru lebih banyak menguntungkan korporasi yang terlibat dalam industri biodiesel,” ujarnya.

Sabarudin juga menyoroti ketimpangan dalam rantai perdagangan sawit di tingkat petani. Ia mengungkapkan masih banyak pabrik kelapa sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar maupun industri biodiesel membeli TBS melalui perantara atau tengkulak.