Kementan Perkuat Dukungan PSR dan Sarpras Sawit 2026, Sasar 125 Satker di 21 Provinsi

InfoSAWIT, BOGOR – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional. Melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Dana Dukungan Manajemen Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta Sarana dan Prasarana (Sarpras) Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2026 bersama satuan kerja (satker) daerah sentra sawit, Selasa (4/3).

Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit nasional sekaligus memperkuat tata kelola perkebunan yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa program Sarana dan Prasarana (Sarpras) Perkebunan Kelapa Sawit merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat sektor hulu sawit, khususnya bagi pekebun rakyat.

BACA JUGA: BPDP Tambah Kuota Beasiswa Sawit 2026, Targetkan 5.000 Mahasiswa Baru

“Melalui dukungan sarana dan prasarana ini, kami ingin memastikan pekebun memiliki akses terhadap fasilitas produksi yang lebih baik sehingga produktivitas kebun dapat meningkat secara signifikan,” ujar Roni dilansir InfoSAWIT dari Kementan, Minggu (15/3/2026).

Program Sarpras Sawit mencakup sembilan jenis bantuan, yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, alat pascapanen, unit pengolahan hasil, pembangunan dan peningkatan jalan kebun serta tata kelola air, alat transportasi, mesin pertanian, infrastruktur pasar, serta sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pada 2026, program Sarpras kelapa sawit dialokasikan untuk 125 satker yang tersebar di 21 provinsi dan 104 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 13 Maret – 2 April 2026 Naik Rp114,43 per Kg

Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini secara optimal dengan mengusulkan rekomendasi teknis (rekomtek) kegiatan Sarpras guna mempercepat peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat.

Target PSR Tahap Awal 50 Ribu Hektare

Selain penguatan sarana dan prasarana, pemerintah juga terus mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat.

Program ini bertujuan mengganti tanaman sawit tua atau tidak produktif dengan bibit unggul yang memiliki potensi hasil lebih tinggi dan lebih efisien.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw Pada Jumat (13/3), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Ditutup Menguat

Menurut Roni, sejak diluncurkan pada 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 148 kabupaten sentra kelapa sawit. Pada tahap pertama tahun 2026, pemerintah menargetkan peremajaan sawit seluas 50.000 hektare.

Berdasarkan data hingga 25 Februari 2026, realisasi penerbitan rekomendasi teknis PSR oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sejak 2017 hingga 2025 telah mencapai 417.008 hektare.

Sementara itu, progres fisik program menunjukkan bahwa kegiatan pembukaan lahan (tumbang chipping) telah mencapai 310.138 hektare atau sekitar 75%, sedangkan proses penanaman telah mencapai 290.701 hektare atau sekitar 70%.