Kesalahan data tersebut berpotensi merugikan smallholders yang sebenarnya menerapkan praktik berkelanjutan, namun terhambat aksesnya ke pasar Eropa.
Ancaman bagi Petani dan Risiko “Leakage”
Selain itu, biaya tinggi untuk pelacakan dan pemetaan kebun juga menjadi tantangan besar bagi petani, yang menyumbang sekitar 40% produksi sawit Indonesia.
Jika tidak diatasi, kondisi ini dapat mendorong pergeseran pasar ke negara dengan regulasi lebih longgar, fenomena yang dikenal sebagai “leakage”.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw Pada Rabu (25/3), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Ditutup Melemah
Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan global dalam menekan deforestasi.
Sheil menekankan bahwa keberhasilan EUDR bergantung pada reformasi yang lebih inklusif dan kolaboratif. Uni Eropa dinilai perlu melibatkan negara produsen sebagai mitra, termasuk dalam pengembangan sistem pemetaan yang lebih akurat dan transparan.
Selain itu, transparansi harus diterapkan secara menyeluruh di seluruh rantai pasok, termasuk kewajiban pelabelan yang jelas bagi konsumen. “Keberlanjutan tidak boleh hanya menjadi beban bagi produsen kecil, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,” tulisnya.
BACA JUGA: Tiga Spesies Kumbang Penyerbuk Baru dari Tanzania, Harapan Baru Produktivitas Sawit Indonesia
Dengan porsi perdagangan global hanya sekitar 10%–15% dari komoditas terkait deforestasi, kebijakan seperti EUDR dinilai tidak akan efektif jika tidak diiringi upaya global yang lebih luas.
Jika tidak, pembatasan impor di satu wilayah hanya akan memindahkan produksi ke pasar lain yang kurang terregulasi.
Kondisi ini menegaskan bahwa isu keberlanjutan sawit bukan sekadar soal label atau regulasi, melainkan tentang bagaimana menciptakan sistem global yang adil, transparan, dan benar-benar mampu melindungi hutan tanpa mengorbankan pelaku usaha kecil. (T2)
