InfoSAWIT, JAKARTA – Industri kelapa sawit nasional yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari isu deforestasi, peningkatan emisi gas rumah kaca, berkurangnya keanekaragaman hayati, hingga konflik lahan dan sosial. Kondisi tersebut dinilai menjadi alasan kuat bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat pembenahan tata kelola sawit melalui penguatan kebijakan berkelanjutan.
Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Jember, Prof. Ermanto Fahamsyah, menegaskan bahwa industri sawit membutuhkan peta jalan pembangunan yang lebih komprehensif agar mampu menjawab tantangan lingkungan, sosial, sekaligus mempertahankan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) pada 29 April 2026 di Jakarta.
BACA JUGA: Total BK dan PE CPO Mei 2026 Capai US$ 309,20 per Ton, Harga Referensi Naik ke US$ 1.049,58
Menurut Prof. Ermanto, persepsi negatif terhadap industri sawit selama ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola tidak lagi bisa ditunda. “Karena itu, kehadiran Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) menjadi instrumen penting untuk memperkuat fondasi pembangunan sawit yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing global,” ungkap Prof. Ermanto.
Delapan Sasaran Strategis RAN-KSB
Dalam implementasinya, RAN-KSB diarahkan untuk mencapai delapan target utama yang menjadi indikator keberhasilan transformasi tata kelola sektor sawit nasional.
Pertama, meningkatkan ketersediaan basis data kelapa sawit nasional yang akurat dan terintegrasi. Kedua, memperkuat informasi geospasial tematik tutupan kelapa sawit secara terpadu guna mendukung kebijakan berbasis data.
BACA JUGA: Sawit Sumbang 3,5% PDB, Ekspor 2025 Tembus US$40 Miliar
Ketiga, meningkatkan kapasitas serta kemampuan Smallholders atau pekebun sawit dalam menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan. Keempat, memperkuat konservasi keanekaragaman hayati sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit.
Kelima, mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan di area penggunaan lain serta konflik sosial yang berkaitan dengan perkebunan. Keenam, menyelesaikan status legal perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan.
Sementara target ketujuh adalah meningkatkan jumlah perusahaan dan pekebun yang tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan kedelapan memperkuat keberterimaan ISPO di pasar internasional guna memperluas akses pasar produk sawit Indonesia.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalbar Periode IV-April 2026 Turun Rp. 117,36 per Kg
Dari Inpres ke Perpres, Regulasi Sawit Berkelanjutan Diperkuat
Ermanto menjelaskan, fondasi kebijakan RAN-KSB sebelumnya telah dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019–2024.
“Regulasi tersebut diterbitkan untuk meningkatkan kapasitas pekebun, mempercepat legalisasi lahan, mendorong pemanfaatan sawit sebagai energi baru terbarukan, serta memperkuat diplomasi sawit Indonesia di tingkat global,” kata Prof. Ermanto.
Namun, seiring berkembangnya kebutuhan regulasi yang lebih kuat, legalisasi RAN-KSB kini diarahkan masuk dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres ISPO). Dalam rancangan tersebut, pengaturan mengenai RAN-KSB ditempatkan secara khusus dalam bab tersendiri, lengkap dengan matriks aksi nasional sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.
