“Kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, penerimaan negara, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan investasi,” katanya.
Tumpang Tindih Regulasi Kehutanan Perlu Diselesaikan
Sementara itu, Praktisi Hukum Kehutanan Dr. Sadino menilai implementasi PP 45/2025 juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan tumpang tindih regulasi, khususnya yang berkaitan dengan kawasan hutan dan hak atas tanah.
Menurutnya, ketidaksinkronan administrasi dan regulasi masih menjadi salah satu sumber persoalan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Karena itu, penegakan sanksi administratif perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian aspek legalitas lahan secara menyeluruh.
Sadino menekankan pentingnya pemerintah memastikan status dan legalitas lahan diselesaikan secara komprehensif, terutama ketika terdapat pengalihan pengelolaan lahan kepada badan usaha negara.
Langkah tersebut dinilai penting agar kepastian hukum tidak berhenti pada pelaku usaha yang saat ini menjalankan kegiatan, tetapi juga memberikan kejelasan bagi pihak yang nantinya menerima pengelolaan lahan.
Dengan demikian, implementasi PP 45/2025 diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola sektor kehutanan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi bagi investasi jangka panjang. Bagi industri sawit, kepastian tersebut menjadi penting untuk menjaga produktivitas, daya saing, serta kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah dan nasional. (T2)
