TPOLS Soroti Peran Negara dan Korporasi
Selain menyoroti keselamatan buruh, TPOLS memandang karhutla yang berulang tidak dapat semata-mata diposisikan sebagai fenomena alam atau akibat cuaca ekstrem.
Rizal Assalam dari TPOLS mengatakan rangkaian banjir, longsor, karhutla, dan kerusakan ruang hidup masyarakat perlu dilihat dalam konteks tata kelola ruang serta pengawasan terhadap aktivitas korporasi.
Dalam rilis tersebut, TPOLS juga mengutip hasil riset Yayasan Lokahita bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyebut luas tutupan sawit di Pulau Sumatra telah mencapai sekitar 10,70 juta hektare, melampaui batas atas daya dukung ekologis yang diperkirakan sekitar 10,69 juta hektare.
BACA JUGA: Bappenas: Hilirisasi Sawit Harus Dimulai dari Pembenahan Sektor Hulu
Riset tersebut juga mencatat sekitar 5,97 juta hektare perkebunan sawit berada di wilayah dengan faktor pembatas ekologis.
Sementara itu, di sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah, rilis tersebut mencatat terdapat konsesi perkebunan sawit dalam luasan yang signifikan. Di Aceh terdapat sekitar 231.095,73 hektare konsesi sawit, Mandailing Natal, Sumatra Utara, sekitar 65.707,93 hektare, dan Pesisir Selatan, Sumatra Barat, sekitar 24.004,33 hektare.
Jika digabungkan, luas konsesi sawit yang berada dalam lanskap terdampak banjir parah di tiga wilayah tersebut mencapai sekitar 320.807,98 hektare.
BACA JUGA: Tumbal Proyek Karhutla: Petani, Sawit, dan Politik Kambing Hitam Tata Kelola
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, dalam rilis tersebut juga menyoroti lonjakan titik api yang disebut mencapai 366 persen. Ia mengaitkannya dengan eskalasi proyek strategis nasional, termasuk food estate dan dorongan penggunaan bahan bakar nabati atau biofuel/biodiesel.
Ia juga menekankan perlunya kebijakan tanggap darurat yang nyata bagi buruh sawit, antara lain melalui penyesuaian jam kerja, pengurangan target harian, serta prioritas terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja.
TPOLS Ajukan Sejumlah Tuntutan
Atas kondisi tersebut, TPOLS menyatakan negara dan korporasi memiliki tanggung jawab dalam menangani serta memulihkan dampak bencana ekologis.
BACA JUGA: SPKS: Penertiban Kebun Sawit di Kawasan Hutan Harus Diikuti Kepastian Hukum Petani
TPOLS meminta agar penanganan karhutla tidak kembali menjadikan peladang dan masyarakat kecil sebagai pihak yang paling mudah disalahkan. Jaringan tersebut juga menyerukan penghentian ekspansi perkebunan sawit dan impunitas terhadap korporasi yang dinilai merusak lingkungan serta merampas tanah rakyat.
Selain itu, TPOLS menuntut agar rangkaian bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional, memberikan jaminan keselamatan dan hak buruh, serta memulihkan hak masyarakat yang terdampak karhutla.
TPOLS juga mendesak pemerintah memperbaiki data korban terdampak berbasis gender dan segera melakukan restorasi kerusakan lingkungan, termasuk pemulihan lahan gambut.
BACA JUGA: Konflik Agraria Rakawuta dan Muara Tae Disorot, Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Bertindak
Di tengah dampak karhutla, sejumlah komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh juga membangun posko solidaritas untuk membantu masyarakat terdampak. Bantuan yang dihimpun antara lain berupa masker, obat-obatan, hand sanitizer, dan oksigen.
Bagi TPOLS, solidaritas masyarakat merupakan bentuk saling membantu dalam situasi bencana. Namun, gerakan tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan bagi negara dan korporasi untuk melepaskan tanggung jawab dalam penanganan maupun pemulihan bencana ekologis. (T2)
