InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam acara Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), pada Sabtu (16/7/2022) di Jakarta, dibahas mengenai audit perkebunan kelapa sawit guna memperaiki tata kelola sawit nasional.
Diungkapkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.
“Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Sabtu (16/7/2022).
BACA JUGA: Pemerintah Dorong Industri Sawit Berkelanjutan dari Hulu hingga Hilir
Lebih lanjut kata Luhut, pihaknya berharap setiap pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan. Sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut.
“Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain,” katanya.
Menurutnya, peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir. Dirinya mengatakan Kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga TBS yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.
“Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar 14 ribu rupiah. Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan,” unnkap Menko Luhut. (T2)
