InfoSAWIT, BALI – Dalam rangka mempercepat pencapaian target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Pemerintah membuka akses peremajaan sawit melalui skema kemitraan, yakni suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang bersifat saling memperkuat.
Diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, berdasarkan data tahun 2022, sebanyak 717 anggota GAPKI menguasai 3,69 juta hektar atau sekitar 22% dari luas tutupan sawit nasional yang tersebar di 21 provinsi.
“Sehingga, melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dimana akan terpilih kepengurusan baru dari GAPKI, diharapkan dapat membawa komitmen baru dan berkontribusi nyata terhadap percepatan pencapai target peremajaan sawit rakyat dan sertifikasi ISPO,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara MUNAS XI GAPKI 2023, dihadiri InfoSAWIT, Rabu (8/03/2023) di Bali.
BACA JUGA: Mekanisasi di Perkebunan Sawit Tak Menggeser Peran Pekerja
Lebih lanjut tutur Menko Airlangga, pemerintah mendorong agar seluruh anggota GAPKI optimis terhadap prospek perekonomian nasional. Kita ketahui bahwa sawit ini menjadi salah satu minyak nabati yang diminati dunia dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan minyak nabati lain.
“Terkait dengan persoalan tentu banyak tantangan yang dihadapi. Namun Pemerintah akan berupaya agar iklim ini bisa dipertahankan dan Indonesia bisa terus berdaya saing, utamanya sawit menjadi andalan ekspor Indonesia termasuk mendorong untuk hilirisasinya,” kata Menko Airlangga. (T2)
