Peroleh Dana BPDPKS Periode Jan-Juni 2023 Capai Rp 15,44 Triliun

InfoSAWIT, JAKARTA – Kendati harga minyak sawit mentah (CPO) masih berfluktuatif, namun harga CPO masih berada diatas ambang batas pengenaan kebijakan Pungutan Ekspr (PE) CPO yang ditetapkan pemerintah, dan dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Diungkapkan Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya, dana pungutan ekspor yang telah terkumpul selama periode Januari – Juni 2023 mencapai Rp 15,44 triliun. “Realisasi PE sampai dengan Juni 23 sebesar Rp 15,44 triliun,” katanya kepada InfoSAWIT, Jumat (7/7/2023).

Lantas untuk realisasi penyaluran dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari tahun 2016 sampai dengan Semester I- 2023 realisasi penyaluran untuk lahan seluas 292.062ha, atau untuk Pekebun sebanyak 128.304 petani. “Realisasi  penyaluran dana PSR sebesar Rp 8,08 Triliun,” kata Mauli.

BACA JUGA: DirjenBun: Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Masih Perlu Diperbaiki 

Sementara pada paparan kinerja BPDPKS selama tahun 2022 lalu, Direktur Utama BPDPKS juga menyampaikan, sebagai lembaga pengelola dana, BPDPKS memastikan prinsip “from palm oil to palm oil”  diterapkan di setiap program, dimana kinerja penghimpunan dana BPDPKS di tahun 2022 dari pungutan  ekspor sawit diperkirakan mencapai Rp 34,5triliun, sedangkan kinerja imbal hasil dana kelolaan di  tahun 2022 sebesar Rp 800 miliar.

Lantas, untuk kinerja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Eddy  menjelaskan, sejak tahun 2016 sampai dengan 2022, realisasi penyaluran dana PSR seluas 273.666 Ha untuk 120.168 pekebun dengan dana mencapai Rp 7,52 triliun yang tersebar di 21  Provinsi di Indonesia.

“Capaian di tahun 2022 ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya,  utamanya disebabkan kendala terhadap pemenuhan persyaratan keterangan tidak berada di  Kawasan hutan dan Kawasan lindung gambut serta keterangan tidak berada di lahan HGU,” katanya.

BACA JUGA: Sosialisasi Siperibun, Sekda Provinsi Kalteng Sebut Kebun Sawit Butuh Aturan yang Tegas

Disisi lain, Program Insentif Biodiesel yang telah diimplementasikan sejak tahun 2015 bertujuan  untuk menjaga stabilitas harga CPO, mendorong kemandirian dan ketahanan energi nasional,  pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan devisa yang berasal dari berkurangnya  impor solar, hingga tahun 2022, telah menyalurkan volume biodiesel sebesar 42,98juta KL dengan  dana biodiesel yang telah dibayarkan sejumlah Rp 144,59triliun.

“Pemerintah berhasil secara  konsisten mempertahankan penerapan program mandatori biodiesel melalui masa pandemi dan  gejolak harga minyak dunia, bahkan di tahun 2022 telah bersiap untuk implementasi B35” kata  Eddy.

Selanjutnya, kinerja program penelitian dan pengembangan dimana sejak tahun 2015 hingga 2022 telah mendanai 279 riset yang melibatkan 950 peneliti di 78 lembaga penelitian dan  pengembangan di Indonesia dengan dana yang telah disalurkan mencapai Rp 501,2miliar. Di tahun  2022 ini, BPDPKS lebih selektif dalam pendanaan dengan prioritas riset-riset yang berpotensi  untuk mencapai komersialisasi dan dapat dimanfaatkan langsung oleh industri. (T2)