InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk sejumlah daerah di berbagai provinsi. Namun, pengumuman ini tidak terlepas dari adanya permintaan daerah penghasil sawit agar pemerintah pusat bisa lebih terbuka terkait perhitungan DBH ini.
Dilansir InfoSAWIT dari Bisnis.com, berikut adalah 10 daerah yang memperoleh DBH Sawit terbesar diataranya, Provinsi Riau – Rp83,13 miliar; Provinsi Sumatra Utara – Rp74,86 miliar; Provinsi Kalimantan Barat – Rp65,66 miliar; Provinsi Kalimantan Tengah – Rp60 miliar.
Lantas Provinsi Sumatra Selatan – Rp51,2 miliar; Kabupaten Ketapang – Rp48,3 miliar; Kabupaten Kotawaringin Timur – Rp46,48 miliar; Provinsi Kalimantan Timur – Rp43,4 miliar; Kabupaten Rokan Hilir – Rp39,3 miliar dan Provinsi Jambi – Rp38,33 miliar.
BACA JUGA: Suara Buruh Sawit Seringkali Terabaikan, Pemerintah Saatnya Dengarkan Mereka
Di sisi lain, Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit paling kecil, hanya sebesar 5.600 hektar. Di atasnya, terdapat Kepulauan Riau dan Maluku, masing-masing memiliki luas perkebunan kelapa sawit sebesar 7.600 hektar dan 10.200 hektar.
Meskipun alokasi DBH Sawit telah diumumkan, beberapa pihak, termasuk Gubernur Riau, Syamsuar, masih merasa belum cukup jelas terkait perhitungannya. Gubernur Syamsuar mengungkapkan bahwa pusat tidak pernah melibatkan daerah penghasil sawit dalam perhitungan DBH, sehingga daerah-daerah tersebut tidak tahu bagaimana rumusnya dan apa yang dianggap sebagai angka yang ideal.
BACA JUGA: Bersama BPDPKS, IPS Gelar Talkshow Planters #2 di Riau Guna Edukasi dan Transfer Ilmu
Dikutip dari laman resmi Pemprov Riau, Syamsuar mengharapkan agar pemerintah pusat lebih terbuka terkait perhitungan DBH ini. Dengan keterbukaan yang lebih besar, daerah-daerah penghasil sawit akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perhitungan DBH dan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan bersama. (T2)
