InfoSAWIT, JAKARTA –Koalisi gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang terdiri dari CSOs, serikat petani sawit mandiri dan buruh perkebunan sawit, organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, perempuan dan pemuda, mewakili para pemangku kepentingan yang akan terdampak dari penerapan European Union Deforestation-free Regulation(EUDR) di Indonesia, menyambut baik inisiatif bersama antara Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa untuk membentuk Joint Task Force (JTF).
Inisiatif pembentukan JTF akan memiliki dampak positif dalam meningkatkan dialog mengenai keterlacakan dan transparansi rantai pasok komoditi pertanian yang berisiko menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan seperti yang diatur di dalam EUDR. Secara langsung atau tidak, masa depan nasib petani kecil mandiri, buruh perkebunan sawit, kelompok Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang ada di Indonesia, akan sangat dipengaruhi oleh kesepakatan dan rencana aksi yang akan dirumuskan oleh JTF.
Namun, sebagai Koalisi Nasional yang sejak awal terus terlibat aktif memantau, menanggapi dan merespon EUDR, Koalisi menyayangkan bahwa proses konsultasi pertama yang dilakukan oleh JTF pada 4 Agustus 2023, dilakukan secara tertutup dan tidak inklusif. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar di dalam demokrasi.
BACA JUGA: SPKS-BPN Riau Luncurkan Pilot Project Pemetaan Partisipatif Petani Kelapa Sawit di Riau
Diungkapkan Campaigner, Kaoem Telapak, Olvy Tumbelaka, pihak koalisi menyesalkan bahwa tidak ada informasi yang cukup tersedia di publik, yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan rentan yang akan terdampak, seperti smallholders, buruh perkebunan, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta kelompok pemantau independen untuk memastikan proses dan tahapan yang berlangsung di JTF tidak akan mendiskriminasi para pemangku kepentingan terdampak.
“Padahal Kami harap kami bisa dilibatkan, sehinggam dala proses dialog didalam gugus tugas tersebut semua pihak bisa terwakili termasuk para pihak yang terdampak langsung dari kebijakan EUDR, serta perwakilan dari masayarakat sipil, ” katanya saat Media Briefing terkait Joint Task Force EUDR Indonesia-Malaysia dan Uni Eropa, yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (12/10/2023) di Jakarta.
Lantaran, kata Olvy, dalam pandangan Koalisi, merumuskan kesepakatan yang berdampak luas tanpa melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pemangku kepentingan yang akan rentan terdampak, bukan hanya menyalahi prinsip demokrasi dan hak asasi, tetapi juga bisa mempengaruhi kualitas pencapaian tujuan JTF terkait pelaksanaan EUDR.
BACA JUGA: Apical dan Asian Agri Promosi Kisah Sukses Program SMILE Untuk Petani Sawit Swadaya di Jepang
“Untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dan rencana aksi yang disepakati oleh JTF di kemudian hari tidak membawa dampak negatif atau merugikan kelompok pemangku kepentingan rentan yang terdampak, Koalisi Nasional menyerukan agar seluruh tahapan yang berlangsung di dalam JTF didasarkan pada nilai dan prinsip transparansi, partisipasi dan inklusi serta akuntabel,” katanya.
Apalagi selama ini dalam dialog gugus tugas hanya mementingkan sisi bisnis kelapa sawit, padahal di lapangan dan rantai pasok, masih banyak pihak yang akan terdampak dari kebijakan EUDR. “Sebab itu penerapan nilai dan prinsip transparansi dan berkeadilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, agar JTF tidak hanya merepresentasikan kepentingan dan menguntungkan pihak pemangku kepentingan tertentu,” tandas Olvy. (T2)
