Dukung Percepatan ISPO, Pemerintah Siapkan 140 Paket Sertifikasi ISPO di Sarpras BPDPKS

InfoSAWIT, JAKARTA – Dikatakan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjenbun Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri saat ini Pemerintah telah menyiapkan 140 paket sertifikasi ISPO, namun sayangnya belum ada yang terdaftar dan masih dalam proses pengajuan.

“Kalau sudah ISPO maka pemerintah akan memberikan karpet merah dengan bantuan Sarana prasarana,” kata Prayudi, dalam Diskusi Nasional Sawit di Jakarta, dihadiri InfoSAWIT, akhir Juli 2023 lalu.

Lebih lanjut kata Prayudi, pasar dunia saat ini butuh sertifikasi sawit berkelanjutan, dan pengakuan itu perlu disampaikan dari masyarakat sehingga bisa memberikan gambaran yang gamblang mengenai pengembangan sawit di Indonesia. “Bahwa proses pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak merusak lingkungan,” tegas Prayudi.

BACA JUGA: 

• Sawit Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
• Bursa CPO, Harapan Baru Bagi Petani Sawit Dalam Ketidakpastian Harga
• Gugus Tugas EUDR Belum Libatkan Masyarakat Terdampak

Maka itu petani sawit mesti mendukung menerapkan kebijakan ISPO, bila tidak mau menerapkan kebijakan tersebut, Prayudi menganggap petani hanya mementingkan dirinya sendiri tidak mementingkan negara.

Diakui Prayudi, hambatan terbesar dalam penerapan kebijakan ISPO salah satunya mengenai pendaftaran petani melalui Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB), untungnya untuk beberapa daerah seperti di Kabupaten Paser untuk STDB dibantu. “Maka kedepan untuk pemerintah daerah jangan lagi mengajak petani untuk mendaftar STDB, tetapi langsung menarik mereka untuk daftar STDB,” kata Prayudi. (T2)

Lebih lengkap baca Majalah InfoSAWIT edisi Agustus 2023