Setelah tahap pendataan, SPKS mendampingi petani dalam pengurusan legalitas lahan dan legalitas usaha, seperti Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang penting untuk memperoleh hak kepemilikan yang lebih formal. “Kami juga membantu mereka membangun kelembagaan seperti koperasi, yang dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai pasok industri sawit,” jelas Marselinus.
Pelatihan menjadi bagian penting dalam tahap berikutnya. SPKS bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan peneliti, untuk menyediakan materi pelatihan teknis dan manajemen kelembagaan. “Pelatihan ini akan membantu petani memahami tata kelola ekonomi dan hukum, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam koperasi atau lembaga yang mereka bentuk,” tambah Marselinus. Pelatihan juga mencakup peningkatan kapasitas, paralegal, serta pengenalan praktik keberlanjutan yang relevan dengan sertifikasi sawit berkelanjutan.
Marselinus menyampaikan bahwa sertifikasi seperti RSPO merupakan tujuan jangka panjang bagi koperasi yang telah terbentuk. Sejauh ini, SPKS telah membantu lima koperasi memperoleh sertifikasi, dan beberapa koperasi lainnya sedang dalam proses. “Kami menargetkan ada beberapa koperasi di wilayah Sulawesi yang akan mendapatkan sertifikasi pada tahun ini,” ungkapnya.
BACA JUGA: Maraknya Pencurian Buah Sawit di Desa Tengganau Resahkan Petani
SPKS juga menerapkan pendekatan berbasis konservasi dengan metode High Carbon Stock (HCS) dan High Conservation Value (HCV). Pendekatan ini diterapkan secara partisipatif bersama petani dan masyarakat adat di wilayah Kalimantan, sehingga selain mendukung sertifikasi berkelanjutan, program ini turut melestarikan hutan dan menguatkan posisi tawar petani di pasar global.
Dalam upaya mengintegrasikan petani dengan rantai pasok, SPKS menjalin kolaborasi dengan perusahaan sawit di beberapa kabupaten. Hal ini diharapkan mempermudah petani untuk mengakses pasar secara langsung. Marselinus berharap pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil dapat mendukung petani sawit dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, seperti akses legalitas dan peningkatan kapasitas, untuk mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia.
“Dukungan pemerintah dan pelaku usaha sangat krusial dalam mengembangkan potensi petani sawit skala kecil, terutama dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan industri sawit yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” tutup Marselinus.
Perkuat SDM Sawit
Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Nugroho Kristono, menyampaikan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di sektor kelapa sawit. Sebagai satu-satunya politeknik yang berfokus pada industri sawit, CWE kini menjadi pusat pelatihan SDM sawit yang andal, berkat peran aktif para pendirinya yang berdedikasi.
BACA JUGA: Kementerian Pertanian Dorong Keberlanjutan Sawit Rakyat, Program “Sawit Goes To Pesantren” Meluncur
“Politeknik CWE berdiri dengan dukungan kuat dari para pendirinya, yang menginginkan pendidikan berkualitas untuk putra-putri petani dari seluruh Nusantara,” ungkap Nugroho. Saat ini, Politeknik CWE memiliki 970 mahasiswa, dan 98% di antaranya berasal dari keluarga petani sawit dari Sabang hingga Merauke.
