Fraksi Demokrat Inhu Dorong Penyelesaian Konflik Lahan dan Peningkatan Infrastruktur di RAPBD 2025

InfoSAWIT, INDRAGIRI HULU – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menyoroti konflik lahan antara masyarakat dan tiga perusahaan kelapa sawit dalam pandangan umum terkait nota keuangan RAPBD Inhu 2025 senilai Rp1,4 triliun. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Inhu pada Selasa, 12 November 2024.

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan di Kabupaten Inhu dengan anggaran yang proporsional. Ketua Fraksi Demokrat, Yasman, menyebutkan perlunya penyelesaian segera atas konflik lahan yang melibatkan PT Alam Sari Lestari di Kecamatan Rengat, PT Teso Indah di Kecamatan Rengat Barat, dan PT Sinar Reksa Kencana di Kecamatan Peranap.

Selain konflik lahan, Fraksi Demokrat mendesak pemerintah untuk menertibkan pabrik kelapa sawit mini ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Menurut Yasman, keberadaan pabrik-pabrik tersebut perlu diatur agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan petani setempat.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw Pada Rabu (13/11), Harga CPO di Bursa Malaysia Masih Turun

Fraksi Demokrat juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Inhu guna menangani konflik lahan serta masalah tapal batas desa dan kecamatan. “Pansus akan membantu menangani konflik secara terstruktur sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi,” ujar Yasman.

Ketua Partai Demokrat Inhu, Adila Ansori, menyatakan bahwa pandangan fraksi Demokrat sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah disaring sebelumnya. “Semua usulan masyarakat telah kami tampung dan sampaikan melalui fraksi Demokrat. Kami berharap RAPBD 2025 dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut,” kata Adila dikutip InfoSAWIT dari Berazam.com, Kamis (14/11/2024).

BACA JUGA: Kadis Ketenagakerjaan Sumut: Jaga Daya Saing Sawit Serta Jamin Kesejahteraan Pekerja

Dengan sikap tegas Fraksi Demokrat terhadap berbagai isu, diharapkan konflik lahan dapat diselesaikan, serta kualitas layanan publik di Inhu, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat meningkat sesuai harapan masyarakat. (T2)