InfoSAWIT, JAKARTA – Implementasi penegakan hukum yang ketat dan efektif oleh pemerintah baru-baru ini terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan hutan telah menimbulkan dan meresahkan pelaku industri kelapa sawit. Dalam beberapa minggu terakhir, tim khusus yang dibentuk untuk mengatur sektor perkebunan kelapa sawit telah mengambil alih lebih dari 300.000 hektare lahan perkebunan di 19 provinsi karena dugaan pelanggaran hukum kehutanan tanpa proses hukum yang benar.
Kepala Satuan Tugas, Mayor Jenderal Yusman Madayun pada 17 Maret 2025 menegaskan, bahwa pihaknya akan menyerahkan perkebunan yang disita kepada badan usaha milik negara (BUMN) PT Agrinas Nusantara, sebuah perusahaan baru yang diubah dari perusahaan konsultan teknik BUMN PT Indra Karya. Sementara, pada tanggal 10 Maret sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyerahkan 221.000 hektare perkebunan kelapa sawit di Riau yang telah disita dari perusahaan swasta PT Duta Palma karena melanggar peraturan kehutanan kepada Agrinas. Namun, perkara ini telah diselesaikan melalui proses pengadilan.
Penyitaan langsung perkebunan kelapa sawit oleh satuan tugas khusus tanpa proses hukum yang seharusnya dapat menimbulkan pertanyaan hukum yang mencurigakan, mengancam kepastian bisnis dalam industri kelapa sawit yang semakin penting sebagai penyedia utama pangan, energi terbarukan, lapangan kerja, dan pendapatan deviasi.
BACA JUGA: Stok Minyak Nabati India Terendah dalam Tiga Tahun, Impor Minyak Sawit Diprediksi Naik
Keputusan yang lebih mengejutkan adalah ketika pemerintah pada bulan Februari lalu memutuskan untuk membentuk BUMN baru, yang dikenal sebagai PT Agrinas Palma Nusantara (Agrinas), dengan tujuan khusus mengelola perkebunan yang telah disita. Langkah ini jelas tidak sejalan dengan arahan pemerintah yang telah diakui secara luas dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan fiskal dan ekonomi.
Membangun suatu perusahaan tanpa memiliki pengalaman dan tenaga kerja yang dilindungi di bidang perkebunan manajemen tidak hanya akan mengakibatkan pemborosan dana publik, namun juga berpotensi mengintensifkan kerusakan lingkungan yang seharusnya dicegah dengan tindakan penyusutan terhadap kebun-kebun ilegal.
Memberikan kesempatan bagi Agrinas untuk memulai dari awal dalam merekrut tenaga kerja operasional yang terampil dan dilatih tidak hanya akan membutuhkan waktu dan biaya yang besar, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kerusakan yang signifikan pada perkebunan yang telah ada, termasuk mengalami kerugian produksi yang besar.
Pengelolaan perusahaan perkebunan merupakan suatu proses yang rumit karena memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak dan memerlukan bimbingan serta pelatihan dari sejumlah besar penyuluh pertanian. Selain itu, pengoperasiannya harus dipatuhi sesuai dengan berbagai undang-undang dan peraturan. Meskipun industri kelapa sawit menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi tantangan operasional dan distorsi pasar yang terus-menerus, tindakan radikal ini kini dianggap sebagai ancaman utama bagi hilangnya industri kelapa sawit di Indonesia. Pengambilalihan tiba-tiba terhadap perkebunan yang dikelola dengan baik dan menghasilkan produktivitas tinggi yang dijalankan oleh perusahaan perkebunan terkemuka mungkin memiliki dampak yang dibandingkan dengan upaya untuk mencapai target pertumbuhan produksi kelapa sawit.
Sekali lagi, bahwa dengan membangun sebuah perusahaan baru tanpa memiliki pengalaman dan tim yang terlindungi dalam manajemen perkebunan tidak hanya akan menghabiskan dana publik, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan yang seharusnya dilindungi melalui pengawasan terhadap keberadaan perkebunan ilegal. Memberikan kesempatan kepada Agrinas untuk memulai dari awal dalam proses sinkronisasi energi operasi perkebunan yang diaktifkan dan dilatih bukan hanya akan menghabiskan banyak waktu dan biaya, namun juga berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap kerusakan dan penurunan produksi di perkebunan yang disita.
