Palm Oil Barometer 2025, Solidaridad Desak Perubahan Sistem Pengadaan Sawit Global

InfoSAWIT, JAKARTA – Di tengah gelombang kritik dan sorotan terhadap industri sawit global, Solidaridad meluncurkan laporan terbarunya, Palm Oil Barometer 2025: Procurement for Prosperity. Dalam laporan ini, organisasi internasional tersebut menyerukan perlunya pergeseran mendasar dalam cara perusahaan mengelola pengadaan minyak sawit. Di balik kilau ekspor dan sumbangan besar sawit terhadap perekonomian nasional, terdapat jutaan petani swadaya—termasuk 2,6 juta di Indonesia—yang masih terpinggirkan dari rantai pasok yang berkelanjutan.

Valentinus Narung, CEO CU Keling Kumang dari Kalimantan Barat, menyuarakan keprihatinan yang senada. “Petani sawit swadaya punya peran sentral, tapi baru sekitar satu persen dari mereka yang mengantongi sertifikasi ISPO. Ini jelas alarm bagi semua pihak,” ujarnya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (13/5/2025). Ia menekankan bahwa sistem pengadaan saat ini belum berpihak kepada petani dan terlalu fokus pada syarat legalitas serta lingkungan, tanpa memberi ruang cukup pada aspek kesejahteraan.

Laporan Palm Oil Barometer 2025 mengupas tuntas timpangnya distribusi nilai dalam rantai pasok sawit global. Petani, yang menjadi ujung tombak produksi di hulu, hanya mendapatkan bagian paling kecil dari keuntungan industri. Minimnya pendapatan ini membuat mereka kesulitan berinvestasi dalam praktik berkelanjutan, apalagi meningkatkan produktivitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

BACA JUGA: Audit Kewajiban Plasma Sawit, Tiga Organisasi Dukung Langkah Kementerian ATR/BPN

Padahal, menurut Solidaridad, kondisi rentan petani swadaya bisa menjadi pemicu praktik-praktik berisiko seperti deforestasi. Ketidakpastian status lahan, terbatasnya akses terhadap pembiayaan, dan lemahnya pendampingan teknis seringkali mendorong mereka ke jalan pintas yang tidak ramah lingkungan.

Sebagai solusi, Solidaridad mengusung pendekatan “Procurement for Prosperity” atau “Pengadaan untuk Kesejahteraan” yang menuntut perusahaan sawit global—terutama pelaku industri hilir—beralih dari sekadar mengejar sertifikasi ke model kemitraan yang lebih inklusif dan adil. Model ini ditopang oleh empat prinsip utama: kebijakan inklusif terhadap petani swadaya, sistem harga dan pembayaran yang adil, kemitraan kolaboratif yang melibatkan petani dalam pengambilan keputusan, serta dukungan program teknis dan keuangan untuk memperkuat posisi petani di hulu.

Yeni Fitriyanti, Country Manager Solidaridad Indonesia, menegaskan pentingnya melibatkan petani swadaya dalam solusi. “Indonesia punya kawasan hutan tropis yang luas. Kalau petani tak diajak bicara dan diberdayakan, risiko terhadap lingkungan akan tetap tinggi,” ujarnya.

BACA JUGA: ISPO Kini Wajib untuk Industri Hilir dan Bioenergi, Petani Swadaya Didorong Dapat Insentif

Melalui Palm Oil Barometer 2025, Solidaridad menawarkan rekomendasi konkret kepada pemerintah, perusahaan perkebunan, industri pengolahan, lembaga keuangan, hingga inisiatif multipihak. Tujuannya jelas: menciptakan industri sawit yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan, dengan menjadikan petani swadaya sebagai bagian utama dari solusi, bukan sekadar penerima dampak. (T2)