InfoSAWIT, JAKARTA – Di tengah perhatian dunia terhadap industri sawit Indonesia, nasib petani kecil kembali menjadi fokus utama. Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, mengingatkan bahwa keberlanjutan tidak boleh berhenti pada dokumen dan label sertifikasi semata, tetapi harus memastikan petani rakyat tetap menjadi bagian penting dari rantai pasok.
Dari total sekitar 2,5 juta hektare kebun sawit rakyat, kurang dari 1% yang sudah mengantongi sertifikasi berkelanjutan. Kondisi ini dinilai sebagai ironi besar, mengingat semakin ketatnya tuntutan global terhadap sawit ramah lingkungan dan inklusif. “Risikonya nyata, petani bisa tertinggal jauh, bahkan tersingkir dari arus utama industri,” kata Edy dikutip dari Majalah InfoSAWIT edisi Juni 2025.
Berbagai upaya pendampingan memang sudah berjalan di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan Barat, Tengah, Timur hingga Lampung. Namun, jalan menuju sertifikasi tidak mudah. Petani masih menghadapi hambatan biaya transportasi untuk audit, konsumsi saat verifikasi, hingga kebutuhan teknis lain yang kerap membebani. Dari ribuan petani yang dilatih Solidaridad, baru 220 petani dengan luasan 2.463 hektare yang berhasil memperoleh sertifikasi.
BACA JUGA: Kementan Pastikan Kualitas Benih Unggul Padi Gogo dan Sawit di Kalbar
Meski begitu, peluang tetap terbuka. Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang ISPO disebut memberi ruang besar bagi petani untuk lebih terlibat. Pasal 4, misalnya, menekankan pentingnya fasilitasi kelompok tani melalui kelembagaan koperasi dan asosiasi. Di Kalimantan Barat, sinergi antara koperasi dan pabrik kelapa sawit mulai terbangun dan memberi harapan baru. Pasal 16 juga mengatur pembiayaan sertifikasi, sementara Pasal 23 menekankan peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung proses ini.
Sejak 2019, Solidaridad telah melatih 24.687 petani, memetakan 8.955 hektare lahan sawit, serta membantu penerbitan 4.862 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Meski capaian ini cukup signifikan, kendala di tingkat daerah masih menjadi tantangan. Implementasi kebijakan di pusat tidak selalu diikuti dengan kesiapan perangkat daerah, sehingga pendampingan lokal menjadi fokus utama.
BACA JUGA: Unilever Ubah Limbah Sawit Jadi Energi Bersih, Dorong Hilirisasi Berkelanjutan
“Bagi kami, sawit bukan hanya komoditas, melainkan bagian dari keseharian petani. Karena itu, mereka harus siap menghadapi standar keberlanjutan baik ISPO maupun RSPO. Jangan sampai petani hanya jadi penonton dalam perubahan besar yang juga menyangkut masa depan mereka,” tegas Edy. (T2)
Sumber: Majalah InfoSAWIT edisi Juni 2025
