InfoSAWIT, JAKARTA — Wajah pembangunan pariwisata dan agribisnis di Indonesia dinilai semakin kehilangan jati diri. Dari Sabang hingga Merauke, semakin banyak kawasan hutan, pantai, dan pedesaan yang berubah menjadi deretan hotel mewah dan kebun monokultur. Padahal di balik gemerlap pembangunan, tersimpan kekhawatiran akan hilangnya keragaman hayati dan keadilan sosial.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai arah pembangunan saat ini justru menjauh dari semangat keberlanjutan. Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologi. “Pariwisata kita akhir-akhir ini wajahnya menjadi homogen, semua berlomba dengan restoran dan hotel bintang lima. Tapi budaya dan biodiversity kita lupa dijadikan momentum penguatan,” ujar Novita dalam keterangannya ditulis InfoSAWIT, Minggu (2/11/2025), di Jakarta.
Hilangnya Identitas Alam dan Budaya
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, dalam praktik pembangunan, kekayaan alam dan budaya itu kerap hanya dijadikan latar belakang promosi, bukan landasan utama. “Padahal daya tarik wisata kita justru ada pada keaslian alam dan budaya lokal. Kalau semua dibuat seragam seperti Bali versi kota besar, maka yang hilang bukan hanya keunikan, tapi juga jantung kehidupan masyarakat setempat,” jelas Novita.
BACA JUGA: Harga Soymeal Eropa Naik Tajam, Efek EUDR dan Penguatan CBOT Tekan Pasar Pakan
Ia menyoroti proyek-proyek pariwisata skala besar yang seringkali mengorbankan hutan, pesisir, dan tanah adat. Fenomena “homogenisasi wisata” ini, menurutnya, telah membuat masyarakat lokal kehilangan ruang hidup sekaligus mempersempit habitat satwa liar.
“Tidak bisa kita membangun dengan cara membabat hutan atau mengalihfungsikan kawasan konservasi hanya demi destinasi wisata baru. Itu bukan kemajuan, itu penghapusan identitas,” katanya.
Dampak Ekologis yang Nyata
Contoh paling nyata terlihat di Sumatera dan Kalimantan. Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan industri bubur kertas telah menyebabkan kerusakan besar pada habitat alami gajah, harimau, dan orangutan.Di Bengkulu, ribuan hektare hutan yang menjadi rumah bagi populasi gajah Sumatera kini berubah menjadi kebun sawit. Di Kalimantan, ekspansi perkebunan terus menekan populasi orangutan, sementara di Riau dan Jambi, konflik manusia dan satwa meningkat karena hilangnya hutan sebagai penyangga ekologis.
BACA JUGA: Panen Lebih Cepat, Produksi Cepat Meningkat, Kisah Sukses Petani dengan Bibit Topaz
“Kalau ini dibiarkan, cita-cita kita menjadi negara mega-biodiversity dan destinasi ekowisata kelas dunia akan hancur. Dunia internasional akan ragu pada komitmen kita,” tegasnya.
Selain mengancam satwa, deforestasi juga mempercepat perubahan iklim. Pohon-pohon yang ditebang berarti oksigen berkurang dan suhu bumi meningkat.
“Ini bukan sekadar soal satwa, tapi masa depan manusia. Kalau oksigen menipis dan suhu naik, semua sektor — termasuk pariwisata — akan terdampak,” tambahnya.
Keadilan Sosial yang Terpinggirkan
Bagi Novita, pembangunan yang mengabaikan lingkungan pada akhirnya juga menyingkirkan masyarakat kecil. Banyak komunitas adat dan petani hutan yang kehilangan sumber penghidupan karena tanah mereka diambil untuk proyek atau perkebunan besar. “Mereka bukan anti-investasi. Tapi mereka butuh model pembangunan yang adil, yang melibatkan masyarakat, bukan menggusur mereka,” ucapnya.
BACA JUGA: Ujian HAM di Balik Kilau Sawit Indonesia
Politisi asal Trenggalek itu menilai Indonesia membutuhkan paradigma baru. Bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi membangun kesadaran bahwa alam adalah aset ekonomi yang harus dijaga. “Kalau kita terus membangun tanpa arah ekologi, kita hanya menggali lubang untuk masa depan. Yang kita butuhkan sekarang bukan lebih banyak hotel, tapi lebih banyak hutan yang hidup,” tutupnya. (T2)
