POPSI Ingatkan Risiko B50 dan Kenaikan Pungutan Ekspor: Petani Sawit Terancam Jadi Korban

InfoSAWIT, JAKARTA — Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan sikap kritis terhadap wacana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. Organisasi petani menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan daya saing sawit Indonesia di pasar global dan menekan pendapatan petani di tingkat hulu.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menegaskan, penambahan beban pungutan akan meningkatkan harga ekspor—termasuk komponen cost, insurance and freight (CIF)—sehingga membuat sawit Indonesia kurang kompetitif. Menurutnya, tujuan awal program biodiesel adalah intervensi stabilisasi pasar, bukan untuk mendominasi hingga B50.

“Jika kebijakan biodiesel didesain terlalu dominan sampai B50, itu keliru. Dampaknya bukan hanya ke pasar global, tapi merusak ekosistem sawit dari hulu hingga hilir,” ujar Darto, dalam keterangan resmi ditulis InfoSAWIT, Rabu (31/12/2025).

BACA JUGA: Pertanian Regeneratif, Kunci Perbaiki Kebun Sawit Rakyat Guna Dongkrak Produktivitas

POPSI juga menyoroti skema pendanaan yang masih bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Jika B50 dipaksakan tanpa sumber dana alternatif, Darto menilai program-program untuk petani—mulai dari peremajaan kebun rakyat, peningkatan produktivitas, penguatan SDM, bantuan sarana-prasarana, hingga dukungan sertifikasi ISPO sesuai amanat UU Perkebunan—berisiko terpinggirkan.

Saat ini, pungutan ekspor sawit berada di kisaran USD 75–95 per ton, bergantung harga CPO internasional. Di sisi lain, harga biosolar berbasis sawit relatif tinggi sehingga BPDP harus menutup selisih harga dengan solar impor. POPSI mengingatkan, dana BPDP telah banyak terserap dan sejumlah program petani tersendat, bahkan diperkirakan menipis pada pertengahan 2026. Rencana kenaikan PE dinilai akan berdampak langsung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Merujuk Studi Serikat Petani Kelapa Sawit (2018), setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar USD 50 per ton berkontribusi pada penurunan harga TBS sekitar Rp435 per kilogram. “Artinya, setiap tambahan pungutan langsung menggerus pendapatan petani,” tegas Darto.

BACA JUGA: POPSI Minta Penertiban Kawasan Hutan Berkeadilan, Petani Sawit Jangan Jadi Korban

Pandangan serupa disampaikan anggota POPSI sekaligus Ketua Umum APKASINDO Perjuangan, Alvian Rahman. Ia menilai petani selalu menjadi pihak yang menanggung dampak akhir kebijakan. “Petani tidak menikmati langsung program biodiesel, tetapi diminta membayar mahal lewat turunnya harga TBS. Ini ketimpangan kebijakan yang terus berulang,” ujarnya.

Dari kalangan analis, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai langkah menuju B50 harus didahului evaluasi komprehensif atas kebijakan sebelumnya. “Keputusan menaikkan ke B50 sebaiknya diambil setelah evaluasi pelaksanaan amanat Presiden Nomor 132 Tahun 2024. Kondisi saat ini berbeda dibandingkan saat kebijakan sebelumnya diterapkan,” kata Abra.

Solusi Alternatif dari POPSI

POPSI menegaskan tidak menolak program biodiesel, namun mendesak agar kebijakannya didesain ulang secara adil, realistis, dan dievaluasi menyeluruh. Salah satu usulan adalah subsidi biodiesel yang lebih terarah, yakni difokuskan untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dengan batas subsidi maksimal sekitar Rp4.000 per liter. Pendekatan ini diharapkan menjaga keberlanjutan pendanaan BPDP tanpa menekan harga CPO dan TBS petani saat harga sawit global melonjak.

BACA JUGA: Menjaga Sawit Tetap Produktif Tanpa Merusak Alam, Peran Sertifikasi bagi Petani Kecil

Selain itu, POPSI mengusulkan konsep flexi-blending, dengan B30 sebagai batas minimum dan penyesuaian tingkat pencampuran dilakukan secara dinamis. Saat harga CPO tinggi dan membebani subsidi, tingkat blending dapat diturunkan; sebaliknya, ketika harga CPO melemah dan harga minyak fosil naik, blending bisa dinaikkan bertahap ke B40 atau lebih tinggi untuk memperluas serapan CPO domestik.

POPSI juga mendorong agar peningkatan bauran biodiesel dikaitkan langsung dengan kinerja produksi dan produktivitas nasional. Jika produksi CPO meningkat—misalnya menuju 50–60 juta ton per tahun—kenaikan blending dapat dipertimbangkan sebagai opsi kebijakan. Dengan begitu, biodiesel berfungsi sebagai instrumen transisi energi sekaligus penopang stabilitas sektor sawit dan nilai tambah domestik.

Terakhir, POPSI menekankan BPDP tidak boleh menjadi satu-satunya penanggung biaya B50. Diperlukan pembagian beban yang jelas antara BPDP, negara, dan efisiensi industri, dengan batas maksimal kontribusi BPDP agar dana petani tetap terlindungi. “Jika negara mengklaim penghematan solar dari biodiesel mencapai Rp135 triliun per tahun, maka burden sharing menjadi urgensi yang harus diputuskan pemerintah,” pungkas Darto. (T2)