InfoSAWIT, JAKARTA — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah APKARINDO Sumatera Selatan, H. Supartijo, menyoroti ketimpangan perlakuan kebijakan pemerintah terhadap komoditas perkebunan nasional. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, negara terlihat sangat agresif mendorong perluasan dan penguatan industri kelapa sawit, sementara komoditas karet—yang selama puluhan tahun menjadi sandaran ekonomi rakyat—justru kian terpinggirkan.
“Publik bisa melihat sendiri, bagaimana sawit didorong luar biasa melalui berbagai kebijakan, kemudahan perizinan, hingga penguatan kelembagaan pembiayaan. Sawit diposisikan sebagai andalan devisa, energi, dan industri hilir nasional,” ujar Supartijo dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, Jumat (2/1/2026).
Namun, di balik derasnya dukungan terhadap sawit, Supartijo menilai negara seolah menutup mata terhadap kondisi petani karet. Padahal, karet bukan komoditas kecil. Jutaan keluarga petani di Sumatera dan Kalimantan menggantungkan hidup dari karet, yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi desa dan penopang industri nasional.
BACA JUGA: Harga Referensi CPO Januari 2026 Turun, BK US$ 74/MT dan PE Tembus US$ 91,56/MT
Sawit Kuat oleh Negara, Karet Bertahan Sendiri
Supartijo memaparkan, perkebunan sawit mendapatkan dukungan kebijakan yang sangat komprehensif. Mulai dari adanya lembaga pembiayaan khusus, insentif industri dan hilirisasi, jaminan pasar dan serapan, hingga perlindungan kebijakan yang konsisten dari hulu hingga hilir.
Sebaliknya, kondisi petani karet rakyat dinilai berbanding terbalik. Harga karet yang rendah dan fluktuatif, biaya produksi yang terus meningkat, serta minimnya intervensi negara membuat petani karet harus bertahan sendiri.
“Sebagian besar kebun karet rakyat sudah tua dan tidak produktif. Replanting sangat dibutuhkan, tetapi sulit dilakukan karena keterbatasan biaya dan regulasi yang tidak diiringi solusi teknis yang realistis,” jelasnya.
BACA JUGA: Diduga Tumpahan Minyak Sawit, Tiga Pantai di Inggris Timur Ditutup Sementara
Masalah petani karet tidak berhenti pada harga. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit tanaman karet, seperti gugur daun, menyebar secara masif dan menurunkan produksi secara signifikan. Namun hingga kini, Supartijo menilai belum terlihat adanya gerakan nasional yang serius untuk menyelamatkan kebun karet rakyat.
“Penyakit tanaman menyebar, produksi anjlok, tapi tidak ada program nasional yang terstruktur untuk pengendalian. Petani dibiarkan menghadapi risiko sendiri,” katanya.
Ia juga menyoroti kebijakan larangan pembukaan lahan dengan cara bakar. Menurutnya, larangan tersebut penting dari sisi lingkungan, namun menjadi persoalan ketika tidak dibarengi dukungan alat, biaya, dan pendampingan teknis yang memadai.
BACA JUGA: Asian Agri Salurkan Rp5,5 Miliar Premium Sharing RSPO ke 30 Ribu Petani Sawit Riau–Jambi
“Negara hadir dengan aturan, tapi absen dengan solusi. Akhirnya yang terjadi bukan pelestarian lingkungan, melainkan pemiskinan petani,” tegas Supartijo.
Petani Terpaksa Beralih ke Sawit
Dalam tekanan tersebut, Supartijo menilai negara secara tidak langsung justru “mendorong” petani karet beralih ke sawit. Tanpa kebijakan afirmatif untuk karet, pilihan rasional petani adalah mengikuti komoditas yang paling difasilitasi negara.
