InfoSAWIT, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti potensi sebaran lahan kelapa sawit yang terindikasi mencapai sekitar 4.000 hektare di sejumlah wilayah. Sebaran tersebut diduga meliputi kawasan Cirebon, Kuningan, hingga Ciamis, sehingga dinilai perlu mendapat perhatian serius sejak dini.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengapresiasi langkah cepat penghentian penanaman sawit baru yang terdeteksi di lahan seluas 2,5 hektare. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan upaya pencegahan awal agar penanaman sawit tidak berkembang secara masif dan mengubah karakteristik lingkungan Jawa Barat.
“Selama belum terjadi penanaman besar-besaran, kita ingin memastikan ada komitmen bersama agar Jawa Barat tetap konsisten mengembangkan komoditas yang ramah lingkungan,” ujar Ono di Bandung, dikutip InfoSAWIT dari Antara, Kamis (8/1/2026).
BACA JUGA: Surplus Dagang RI Tembus US$ 2,66 Miliar di November 2025, Bertahan 67 Bulan Beruntun
Dalam inspeksi lapangan ke Cirebon baru-baru ini, Ono menemukan adanya penanaman awal sekitar 400 batang sawit berusia kurang lebih lima bulan di lahan seluas 2,5 hektare. Penanaman tersebut dilakukan melalui skema kerja sama, di mana seluruh biaya penanaman hingga perawatan ditanggung oleh perusahaan mitra.
Namun, setelah dilakukan dialog dengan para pihak terkait, perusahaan dan petani menyatakan kesediaannya mematuhi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang melarang penanaman kelapa sawit. Mereka juga sepakat mengganti sawit dengan komoditas lain yang dinilai lebih sesuai.
“Kami sudah berdialog langsung dengan perusahaan dan petani. Alhamdulillah, mereka berkomitmen menjalankan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait pelarangan penanaman sawit,” kata Ono.
BACA JUGA: Saat Sawit Berupaya Mengubah Stigma Negatif di Dunia
Ia menambahkan, para petani sepakat beralih ke tanaman yang lebih adaptif dengan kondisi lingkungan Jawa Barat, seperti mangga maupun komoditas hortikultura lainnya. Kesepakatan tersebut dinilai sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menyesuaikan pemanfaatan lahan dengan karakter wilayah.
Pemerintah Kabupaten Cirebon pun menyatakan siap mendukung kebijakan alih komoditas ini dengan menyiapkan bibit tanaman pengganti. Pemerintah daerah bersama DPRD dan pemerintah provinsi berkomitmen mengawasi proses transisi agar berjalan sesuai regulasi, tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan petani yang terdampak.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan kebijakan larangan total penanaman baru kelapa sawit di wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut juga disertai instruksi penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap bagi lahan yang telah terlanjur ditanami sawit.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalteng Periode II-Desember 2025 Naik Tipis
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani pada 29 Desember 2025 dan ditujukan kepada seluruh bupati serta wali kota.
Menurut Dedi, karakteristik geografis Jawa Barat yang relatif sempit tidak sejalan dengan pengembangan industri sawit yang membutuhkan lahan luas dan konsumsi air tinggi. “Jawa Barat wilayahnya kecil. Sawit butuh lahan luas dan boros air, sehingga berpotensi memicu krisis air dan bencana lingkungan. Kita lebih cocok mengembangkan komoditas seperti teh, karet, kina, dan kopi,” ujarnya. (T2)
