InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI), Kacuk Sumarto, diwakili Sabri Basyah, pengurus sekaligus sebagai salah satu pendiri Rumah Sawit Indonesia, menegaskan bahwa percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan petani, penyederhanaan tata kelola, dan pembangunan kemitraan strategis agar transformasi sawit rakyat menuju era industrialisasi dapat terwujud.
Dalam Forum Diskusi Terbatas bertajuk “Penguatan Petani Sawit melalui PSR Menuju Awal Era Industrialisasi”, Sabri mengungkapkan bahwa hambatan yang dihadapi petani sawit selama ini bersifat sistematis dan terus berulang, mulai dari lemahnya kelembagaan petani, rumitnya legalitas lahan, hingga birokrasi program yang panjang.
“Permasalahan yang kita hadapi sudah sangat jelas dan terulang. Kelembagaan petani masih lemah sehingga sulit mengakses pembiayaan maupun program PSR. Legalitas lahan yang kompleks—baik terkait SHM, status kawasan, maupun STDB—seringkali memakan waktu bertahun-tahun,” ujar Sabri Pada pidato pembukaan acara Forum Diskusi Terbatas di Menara Agrinas Palma, dihadiri InfoSAWIT, Senin (27/4/2026) di Jakarta.
BACA JUGA: Agrinas Palma Dorong Percepatan PSR, Produktivitas Petani Sawit Jadi Fokus Utama
Ia menambahkan, hambatan teknis seperti pemetaan lahan, penyusunan polygon, birokrasi berlapis dari pusat hingga daerah, serta kemitraan yang belum optimal menjadi tantangan besar yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan biasa.
Menurutnya, diperlukan langkah terobosan melalui pendekatan korporatisasi PSR, mulai dari pemetaan, perencanaan, hingga manajemen proyek yang lebih presisi dan terukur. Selain itu, penguatan kemitraan antara perusahaan inti, plasma, dan petani swadaya harus diperjelas agar pelaksanaan PSR berjalan lebih cepat dan efektif.
“Pendekatan kita tidak boleh lagi biasa-biasa saja. Kita harus mendorong langkah-langkah baru yang terukur dan berdampak, agar target PSR dapat dicapai dengan sistem yang lebih modern,” tegasnya.
BACA JUGA: Program Sarpras BPDP Sudah Bergulir, Namun Akses Petani Sawit Swadaya Masih Berliku
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen kerja sama yang mencakup analisis kebutuhan dan kelayakan proyek, penguatan manajemen pelaksanaan, pendampingan petani menuju industrialisasi, serta dukungan kajian kebijakan sebagai landasan percepatan implementasi program.
Sabri menilai, pendekatan tersebut bukan sekadar menjalankan program tahunan, melainkan membangun sistem berkelanjutan bagi sawit rakyat di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya membangun narasi positif tentang kontribusi industri sawit terhadap perekonomian nasional secara objektif dan berbasis data.
“Kita perlu menyampaikan fakta bahwa sawit berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, serta menjadi penggerak pembangunan daerah. Narasi ini harus dibangun secara kuat dan objektif,” ungkap manajemen dalam laporan tersebut.
BACA JUGA: Harapan Swasembada Daging Dihadapkan Realitas Lapangan
Lebih lanjut, Sabri mengingatkan bahwa keterlambatan percepatan PSR akan berdampak pada hilangnya potensi produksi, tertundanya peningkatan produktivitas, dan lambatnya peningkatan kesejahteraan petani sawit.
Karena itu, ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepahaman lintas sektor, komitmen bersama, serta langkah konkret yang segera dijalankan sebagai titik akselerasi transformasi sawit rakyat menuju industri yang lebih kuat, modern, dan berkelanjutan. (T2)
