Legalitas Lahan Sawit dan Percepatan PSR Jadi Perhatian, Butuh Solusi Tuntas

InfoSAWIT, JAKARTA – Persoalan legalitas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah kini mendorong percepatan penyelesaian melalui koordinasi lintas kementerian dan pembentukan satuan tugas khusus agar hambatan administratif di lapangan dapat segera dituntaskan.

Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih, mengungkapkan masih banyak pekebun sawit yang telah lama mengusahakan lahannya secara sah, bahkan memiliki sertifikat pemerintah, namun terkendala status kawasan yang membuat legalitas lahannya belum sepenuhnya tuntas.

Menurutnya, terdapat petani yang telah mengelola lahan sekitar empat hektare sebagai area budidaya sekaligus tempat tinggal, namun lahannya masuk dalam kawasan yang memerlukan penyelesaian legalitas melalui kebijakan lintas sektor.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau 29 April – 5 Mei 2026 Turun Rp42,14 per Kg

“Legalitas ini yang sedang diselesaikan, dan kami berharap keberadaan Satgas percepatan bisa membantu menyelesaikan berbagai kendala yang selama ini terjadi di lapangan,” ujar Togu, dalam Forum Diskusi Terbatas di Menara Agrinas Palma, dihadiri InfoSAWIT, Senin (27/4/2026), di Jakarta.

Ia menjelaskan, pemerintah telah membentuk satgas khusus yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan legalitas lahan pekebun, termasuk mendukung implementasi PSR.

Namun demikian, Togu menilai tantangan terbesar bukan pada koordinasi di tingkat pusat, melainkan perbedaan pemahaman dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Menurutnya, komunikasi antarlembaga di pusat telah berjalan intensif, tetapi pesan kebijakan belum sepenuhnya diterjemahkan sama oleh pelaksana di lapangan.

BACA JUGA: Astra Agro Dorong Kesiapsiagaan Cegah Karhutla di Riau, Perkuat Tata Kelola Gambut

Selain itu, proses teknis seperti pemetaan polygon lahan dan verifikasi lapangan juga masih menjadi kendala tersendiri. Biaya pengukuran dan penyusunan data spasial dinilai cukup besar bagi petani sawit, sehingga pemerintah dinilai perlu hadir membiayai proses tersebut agar tidak menjadi beban tambahan bagi smallholders.

“Negara harus hadir. Petani cukup fokus menjalankan budidaya kelapa sawit yang baik, sementara persoalan administrasi dan legalitas dibantu penyelesaiannya,” tegas Togu.

Ditjen Perkebunan menilai, penyelesaian legalitas lahan menjadi kunci agar target akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terealisasi. Sebab tanpa kepastian hukum dan kejelasan status lahan, produktivitas kebun rakyat akan sulit ditingkatkan melalui program peremajaan yang telah disiapkan pemerintah.

BACA JUGA: Ratusan Miliar Dana Riset Sawit Digelontorkan, Saatnya Hasil Litbang BPDP Menyentuh Industri

Forum koordinasi lintas sektor pun diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat implementasi PSR di berbagai sentra sawit nasional. Dengan demikian, program peningkatan produktivitas jutaan hektare kebun sawit rakyat dapat segera berjalan optimal. (T2)