InfoSAWIT, JAKARTA – Wacana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MINYAKITA mendapat penolakan dari kalangan petani sawit. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah tidak menaikkan harga jual MINYAKITA dan mendorong pemanfaatan dana pungutan ekspor sawit untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menilai kenaikan harga minyak goreng rakyat akan semakin membebani kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga kebutuhan pokok dan biaya produksi pertanian.
Menurutnya, masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli, bukan tambahan beban dari kenaikan harga kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun Tipis Pada Jumat (5/6), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Lesu
“MINYAKITA diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai kenaikan harga justru memperberat kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan,” ujar Sabarudin dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Jumat (5/6/2026).
SPKS juga menyinggung pengelolaan dana pungutan ekspor kelapa sawit yang selama ini dihimpun melalui mekanisme Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Menurut organisasi petani tersebut, sebagian besar dana yang terkumpul selama ini digunakan untuk mendukung program biodiesel, sementara manfaat langsung yang dirasakan masyarakat luas dinilai masih terbatas.
BACA JUGA: Sawit Itu Hemat Air — Lalu Kenapa Sungai Kita Makin Parah?
Sabarudin mengungkapkan bahwa petani sawit swadaya selama bertahun-tahun turut menanggung dampak dari kebijakan pungutan ekspor karena harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani sering kali terpengaruh oleh berbagai instrumen fiskal yang dikenakan pada ekspor sawit.
Karena itu, SPKS menilai sudah saatnya sebagian dana yang dihimpun dari sektor sawit dialokasikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat.
Dana Pungutan Sawit Diusulkan Menopang Harga MINYAKITA
Sebagai solusi, SPKS mengusulkan agar selisih harga yang timbul akibat kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global dapat ditutupi menggunakan dana pungutan ekspor yang dikelola BPDP.
BACA JUGA: HIP Biodiesel Juni 2026 Naik Jadi Rp14.643 per Liter
Menurut SPKS, langkah tersebut dinilai lebih tepat sasaran karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas sekaligus memperkuat fungsi sosial dana sawit nasional.
Organisasi petani tersebut juga meminta pemerintah meningkatkan transparansi pelaksanaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Public Service Obligation (PSO) yang selama ini menjadi instrumen penyediaan minyak goreng bagi pasar domestik.
Dengan keterbukaan data mengenai kebutuhan dan distribusi MINYAKITA, SPKS menilai perhitungan kebutuhan dana untuk menjaga harga minyak goreng dapat dilakukan secara lebih akurat dan akuntabel.
