“Jika data DMO dan PSO dibuka secara transparan, maka kebutuhan pendanaan untuk menjaga harga MINYAKITA tetap terjangkau dapat dihitung dengan jelas dan menjadi dasar pengambilan kebijakan,” kata Sabarudin.
Dorong Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
SPKS menilai upaya menjaga harga minyak goreng rakyat sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Organisasi tersebut berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian HET MINYAKITA, terutama di tengah tantangan daya beli yang masih dihadapi sebagian besar rumah tangga Indonesia.
BACA JUGA: HET MINYAKITA Akan Disesuaikan, Pemerintah Tunggu Perkembangan Harga CPO
Bagi SPKS, keberpihakan terhadap masyarakat dan petani harus menjadi bagian penting dalam tata kelola industri sawit nasional, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor ini dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh rakyat Indonesia. (T2)
