InfoSAWIT, ROKAN HULU – Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul), H. Syafaruddin Poti, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Rokan Hulu, Selasa. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas keluhan petani sawit terkait harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang dinilai masih berada di bawah harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Rohul CH Agung Nugroho, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muzayyinul Arifin, serta Kepala Bidang Metrologi Disperindag Rohul Nasukha. Tim Pemkab Rohul mengunjungi tiga PKS, yakni PT Sumatera Karya Agro (SKA), PT Sawit Asahan Indah (SAI) di Kecamatan Rambah Samo, serta PT Rohul Sawit Industri (RSI) di Kecamatan Ujung Batu.
Kedatangan rombongan disambut jajaran manajemen perusahaan, mulai dari bagian hubungan masyarakat (Humas), manajer pabrik hingga bagian pembelian TBS.
BACA JUGA: Surplus Neraca Dagang RI Berlanjut 72 Bulan, Produk Sawit Sumbang Devisa Terbesar
Dari hasil pemantauan langsung di lapangan, Syafaruddin Poti menemukan masih adanya disparitas harga pembelian TBS, terutama untuk petani swadaya. Sementara harga TBS petani plasma dinilai relatif mengikuti ketetapan pemerintah, harga yang diterima petani mandiri masih berada di bawah standar yang berlaku.
Di PT SKA, harga TBS tercatat sekitar Rp3.100 per kilogram, sedangkan di PT SAI harga pembelian hanya mencapai Rp2.840 per kilogram.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari hasil monitoring, memang masih ada harga pembelian TBS yang berada di bawah ketetapan pemerintah. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan petani sawit kita,” tegas Syafaruddin Poti dilansir InfoSAWIT dari Pemkab Rohul, Senin (7/6/2026).
BACA JUGA: Danantara Pastikan Ekspor Komoditas Strategis Tetap Lancar, Fokus Awasi Praktik Under-Invoicing
Pemkab Rohul Dorong Kemitraan PKS dengan Petani Swadaya
Sebagai upaya mencari solusi jangka panjang, Wabup Rohul menginstruksikan seluruh PKS, khususnya PKS non-kebun, agar segera membangun kemitraan resmi dengan petani swadaya melalui kelembagaan yang sah seperti Kelompok Tani (Koptan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun Koperasi Unit Desa (KUD).
Menurutnya, kemitraan tersebut harus dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang memiliki klausul mengikat, termasuk kewajiban perusahaan membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau.
“Kalau perusahaan bermitra dengan petani melalui Koptan, Gapoktan, atau KUD, harus ada MoU yang jelas dan mengikat. Salah satunya harga pembelian TBS harus mengacu pada ketetapan pemerintah,” ujarnya.
BACA JUGA: PP 24 Ekspor SDA: Ketika Devisa Negara Berhadapan dengan Kepercayaan Pasar dan Nasib Petani Sawit
Lebih lanjut, Syafaruddin menegaskan bahwa pola kemitraan tidak boleh hanya sebatas hubungan transaksi jual beli. Perusahaan juga diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas petani melalui program pembinaan dan pendampingan.
“Kemitraan bukan hanya soal membeli buah petani. Perusahaan juga harus ikut membina petani, mulai dari teknik budidaya, perawatan kebun, hingga upaya peningkatan produktivitas. Kalau kualitas buah bagus, tentu perusahaan bisa membeli dengan harga yang lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak,” katanya.
Pengepul Diingatkan Tidak Menekan Harga TBS
Dalam kesempatan itu, Wabup Rohul juga mengingatkan para pengepul atau tauke serta pemilik peron sawit agar tidak memanfaatkan kondisi pasar untuk menekan harga TBS petani swadaya.
