Bupati Bangka Ultimatum Cabut Izin Usaha PT Sawindo Kencana, Penyelesaian Kredit Kebun Sawit Petani Ditargetkan Tuntas Dua Pekan

InfoSAWIT, SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Bangka mengambil langkah tegas dalam upaya menyelesaikan persoalan pinjaman Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) yang hingga kini masih membebani sejumlah petani sawit. Bupati Bangka, Fery Insani, memberikan ultimatum kepada PT Sawindo Kencana untuk segera hadir dan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu dua minggu.

Pernyataan itu disampaikan Fery saat memimpin rapat percepatan penyelesaian kredit KKSR di Rumah Dinas Bupati Bangka, Senin (8/6/2026). Menurutnya, keterlambatan penyelesaian kredit petani tidak bisa terus dibiarkan, terlebih perusahaan dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung cukup lama.

Fery mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap manajemen perusahaan yang berulang kali tidak menghadiri undangan rapat dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menghambat upaya mencari solusi bagi petani yang terdampak.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Senin (8/6), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Ditutup Menguat

“Pemerintah daerah sudah berupaya membuka ruang komunikasi, namun hingga kini pimpinan perusahaan belum pernah hadir secara langsung untuk membahas penyelesaian masalah ini,” ujarnya dilansir InfoSAWIT dari negerilaskarpelangi.com, Selasa (9/6/2026).

Ia menegaskan, jika dalam kurun waktu dua minggu tidak ada pertemuan resmi dan kesepakatan terkait perubahan atau adendum perjanjian KKSR, maka Pemkab Bangka akan mengusulkan pencabutan izin usaha perusahaan di wilayah tersebut.

Menurut Fery, kepentingan petani harus menjadi prioritas utama. Karena itu, pemerintah daerah siap mengambil langkah administratif maupun hukum jika diperlukan demi melindungi masyarakat yang terlibat dalam program kebun sawit rakyat.

BACA JUGA: Satgas Pangan Polri Selidiki Dugaan Kartel Harga TBS Sawit, Ratusan Perusahaan Jadi Perhatian

Selain itu, Pemkab Bangka juga berencana menyampaikan laporan resmi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait perkembangan persoalan tersebut. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi untuk mempercepat penyelesaian yang berkeadilan bagi para petani.

Sementara itu, pihak PT Sawindo Kencana menyatakan akan menyampaikan hasil rapat dan ultimatum pemerintah daerah kepada jajaran manajemen perusahaan. Manager Legal dan Humas PT Sawindo Kencana, Pradana Simanungkalit, mengatakan pihaknya tetap membuka ruang dialog guna mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Menurut Pradana, perusahaan menyadari masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan bersama para mitra dan koperasi. Ia berharap komunikasi yang lebih intensif dapat menghasilkan jalan tengah yang dapat diterima seluruh pihak.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Kalteng Periode II-Mei 2026 Turun Rp255,97  per Kg

Terkait ketidakhadiran direksi dalam sejumlah undangan sebelumnya, Pradana menjelaskan bahwa pimpinan perusahaan berhalangan hadir karena agenda lain yang telah dijadwalkan, termasuk kegiatan terkait pembahasan disparitas harga tandan buah segar (TBS) sawit dan crude palm oil (CPO).

“Kami akan menyampaikan seluruh hasil pertemuan ini kepada manajemen dan berharap persoalan yang sudah berlangsung cukup lama ini dapat segera menemukan penyelesaian terbaik,” katanya.

Kasus kredit KKSR di Kabupaten Bangka menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keberlanjutan usaha petani sawit rakyat serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kemitraan perkebunan. Dengan tenggat waktu yang telah diberikan, perkembangan komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan kini menjadi sorotan para petani yang menunggu kepastian penyelesaian program tersebut. (T1)