Diplomasi Sawit Indonesia Diperkuat, Sinergi Lintas Kementerian Siapkan Strategi Hadapi Tekanan Global

InfoSAWIT, BANDUNG – Upaya memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan minyak sawit global terus dilakukan. Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama FAST Project UNDP Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menggelar hari kedua Pelatihan Bauran (Hybrid Training) Peningkatan Kapasitas Negosiasi Luar Negeri dan Diplomasi terkait Praktik Minyak Sawit Berkelanjutan, Selasa (23/6/2026) lalu di Bandung.

Kegiatan ini mempertemukan peserta dari tujuh kementerian dan lembaga strategis untuk menyamakan strategi diplomasi sekaligus memperkuat kemampuan negosiasi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks, khususnya terkait isu keberlanjutan industri kelapa sawit.

Dilansir InfoSAWIT dari PSPD UGM, Jumat (24/7/2026), Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan bahwa sektor kelapa sawit tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional sekaligus sumber penghidupan jutaan pekebun rakyat. Namun, menurutnya, persaingan minyak nabati dunia kini tidak lagi hanya berlangsung pada aspek harga dan produktivitas, melainkan juga melalui penggunaan isu lingkungan sebagai instrumen hambatan perdagangan.

BACA JUGA: GAPKI Dorong Riset Sawit Berorientasi Solusi, Fokus Jawab Tantangan Industri Berkelanjutan

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola industri sawit melalui berbagai kebijakan baru, termasuk penerapan sistem ekspor satu pintu. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses ekspor, sekaligus menekan praktik transfer pricing yang selama ini berpotensi merugikan negara.

Perspektif internasional turut disampaikan oleh perwakilan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), Abi Ismarrahman. Ia menilai minyak sawit kini telah berkembang menjadi isu politik global, bukan sekadar komoditas perdagangan. Karena itu, diplomasi sawit Indonesia dinilai harus dibangun melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah (evidence-based) yang dapat dikomunikasikan secara sederhana kepada publik internasional.

Pandangan tersebut diperkuat Deputi Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Musdalifah Mahmud. Menurutnya, kolaborasi antarnegara produsen menjadi semakin penting untuk menghadapi berbagai kebijakan perdagangan yang dinilai diskriminatif terhadap minyak sawit.

BACA JUGA: BPDP Pastikan Program SDM Sawit Berlanjut, Eddy Abdurrachman: B50 Perkuat Energi Nasional dan Pangkas Emisi

Ia menilai penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang kini juga mencakup produk hilir, menjadi salah satu modal penting Indonesia dalam menghadapi berbagai regulasi di pasar global, termasuk kebijakan Uni Eropa.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Miftah Farid, memaparkan strategi pemerintah dalam memperluas akses pasar internasional. Ia menjelaskan bahwa integrasi data perdagangan, peningkatan transparansi, serta penguatan kelembagaan promosi menjadi faktor penting agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi price taker, tetapi mampu bertransformasi menjadi price maker dalam perdagangan minyak sawit dunia.

Selain mempertahankan pasar tradisional, pemerintah juga terus membuka peluang ekspor ke kawasan Afrika dan Timur Tengah sebagai langkah diversifikasi pasar guna mengantisipasi gangguan rantai pasok akibat ketidakpastian geopolitik global.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 22-28 Juli 2026 Naik Rp13,25 per Kg  

Sesi diskusi juga mengulas pengalaman Indonesia dalam sengketa WTO DS 593. Dr. Rosediana Suharto, Dr. Gede Wibawa, dan Dr. Petrus Gunarso menilai keberhasilan diplomasi sawit ke depan sangat bergantung pada kekuatan data ilmiah yang mampu menjawab berbagai tudingan terhadap industri sawit Indonesia.

Rosediana menekankan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap motif negara-negara pesaing minyak nabati yang menggunakan isu keberlanjutan sebagai instrumen proteksionisme perdagangan. Di sisi lain, Gede Wibawa menyoroti pentingnya membantah metodologi Indirect Land Use Change (ILUC) dalam kebijakan RED II Uni Eropa dengan menunjukkan efisiensi penggunaan lahan sawit Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya.

Sementara itu, Petrus Gunarso menilai pembangunan basis data tutupan lahan selama empat dekade, mulai 1985 hingga 2025, menjadi fondasi penting dalam memperkuat legitimasi posisi Indonesia di berbagai forum internasional.