Ia juga meminta pemerintah desa bersama instansi terkait memastikan data calon penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan agar penyaluran bantuan bibit maupun program perkebunan lainnya tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan.
Menurut Ikbar, percepatan penerbitan STDB dan sertifikasi ISPO akan memperkuat legalitas usaha pekebun sekaligus meningkatkan daya saing produk sawit rakyat di pasar domestik maupun internasional.
Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara, Herman Sewani. Ia menilai kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga petani perlu mendapatkan kepastian hukum, pembinaan, dan dukungan berkelanjutan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 31 Juli – 6 Agustus 2026 Naik Tipis
Ia berharap berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, termasuk terkait status kawasan hutan, dapat diselesaikan melalui kolaborasi seluruh pihak tanpa menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menargetkan percepatan pendataan STDB dan sertifikasi ISPO dapat berjalan lebih optimal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat legalitas usaha pekebun, meningkatkan daya saing hasil perkebunan, sekaligus mendorong terwujudnya industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan petani. (T2)
