Sawit Mendominasi Sektor Perkebunan di Kalimantan Timur

InfoSAWIT, SAMARINDA – Tercatat sektor Pertanian Kalimantan Timur didominasi oleh sub sektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit berdasarkan PDRB tahun 2021, sektor perkebunan mendominasi sebesar 58,61% (4,97% dari total PDRB Kaltim).

“Perkebunan besar swasta dengan 5 (lima) komoditi unggulan yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan lada dengan total luasan dan produksi ditahun 2021 adalah 1.517.792 ha dengan produksi 17.792.792 ton,” tutur Kadis Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad, dalam laman resmi Dinas Perkebunan Kaltim.

Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sedang melaksanakan kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan seluas 720 ha (Kelapa Sawit 70 ha, Kelapa 50 ha, Lada 100 ha, Kakao 150 ha, Karet 150 ha, Aren 100 ha dan Pala 100 ha), rehabilitasi lada 50 ha serta peremajaan kakao 50 ha, tambahnya.

BACA JUGA: Indonesia Pastikan Komoditas Minyak Sawit dan Kelapa Terapkan Skim Berkelanjutan

Sebab itu guna mendukung perkebunan yang berkelanjutan, Dinas Perkebunan Kaltim menggelar pertemuan teknis pembangunan perkebunan rakyat se-Kalimantan Timur di Hotel Harris Samarinda, Rabu (24/5/2022).

Melalui Program Peningkatan Produksi Perkebunan saat ini terus ditingkatkan melalui kegiatan pengembangan perkebunan seperti Perluasan Komoditas Perkebunan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan antara lain intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas perkebunan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

“Peran strategis sub sektor perkebunan yang multi dimensi sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bila dikelola dengan optimal akan dapat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pertanian,” Jelas Ujang Rachmad.

Pertemuan ini merupakan salah satu kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki peran strategis untuk mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, dimana tujuan pertemuan ini untuk menyamakan persepsi memberikan arah kebijakan bagi seluruh pihak terkait di Kabupaten/Kota. (T2)