Di lapangan, Petani Sawit Swadaya Tidak Kenal Sertifikasi Sawit Berkelanjutan ISPO

oleh -2024 Dilihat
infosawit
Dok. InfoSAWIT

InfoSAWIT, JAKARTA – Diungkapkan, Ketua SPKS Labuhan Batu Utara (Labura), Ihsana Yanti, padahal daerah Labura menjadi wilayah di Sumetra Utara yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas setelah Kabupaten Asahan, sayangnya di wilayah ini belum ada data pasti luas sawit petani dan jumlah petani sawit di Labuhanbatu Utara.

Sebab  itu guna memperoleh data yang pasti SPKS Labura melakukan survey yang diawali dengan karakteristik Petani sawit swadaya di Desa Aek Hitetoras yang dilakukan 2021. Dari hasil survey didapat, para petani di desa Aek Hitetoras, rata-rata  mayoritas petani tidak selesai menempuh pendidikan/tidak tamat sekolah, lantas petani dengan berpendidikan SD sekitar 25%, sementara petani berpendidikan SMP sebanyak 15% dan SMA sejumlah 19%, dan sarjana hanya 4% saja.


Tutur Ihsana, pendidikan sangat terkait dengan kemampuan petani dalam menerapkan budidaya kelapa sawit berkelanjutan. “Karena itu pendidikan bagi petani sangat diperlukan melalui pelatihan di lapang,” katanya pada acara Diskusi Awal Pertemuan Nasional SPKS Tahun 2021, bertajuk “Strategi mengimplementasikan Roadmap Petani Mandiri Menuju Sertifikasi ISPO”, di Bogor, akhir November 2021 lalu, dihadiri InfoSAWIT.

BACA JUGA: Petani Tepis Tudingan Merusak Hutan Untuk Sawit

Dalam survey juga mencatat, bahwa aspek legalitas petani sawit swadaya masih sangat kurang memadai, lantaran legalitas tanah paling banyak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Desa setempat.

Sementara yang sudah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) hanya mencapai 18%, alasan rata-rata petani tidak memiliki SHM lantaran pengurusan legalitas tanah SHM berbiaya mahal. Untuk legalitas lainnya berupa SKGR dan Sertifikat Transmigrasi 1960, masing-masing 1%, “Para petani sawit swadaya masih belum memliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL),” katanya.

Penggunaan benih pun masih didapat dari sesama petani atau membeli bibit mariles (bibit sawit tidak bersertifikat). Kondisi demikian berdampak pada produktivitas kebun sawit rakyat yang tidak maksimal. Ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 telah menggerus pendapatan petani sawit swaday di desa Aek Hitetoras sehingga perawatan kebun tidak maksimal.

BACA JUGA: 21 Ribu Petani Sawit Swadaya Didorong Terapkan Praktik Sawit Berkelanjutan Di Sorolangun

Lantas bagaimana dengan pengetahuan terkait praktik sawit berkelanjutan sesuai skim ISPO? Kata Ihsana, Dari 197 Petani sawit swadaya sebagai responden di desa Aekhitetoras, sekitar 98% tidak mengetahui tentang sertifikasi ISPO, dan semua responden belum tersertifikasi.

Kalaupun ada petani yang mengetahui mengenai sertifikasi ISPO, mereka bakal membayangkan bahwa sertifikasi merupakan proses yang membutuhkan biaya sangat mahal, lantas persyaratan untuk memperoleh sertifikasi sangat ketat dan sulit didapat. “Mereka (petani) tidak paham bagaimana cara untuk memperoleh sertifikat ISPO,” kata Ihsana. (T2)

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dengan bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link InfoSAWIT-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


Atau ikuti saluran Whatsapp "InfoSAWIT News", caranya klik link InfoSAWIT News dan Group Whatsapp di InfoSAWIT News Update

Untuk informasi langganan dan Iklan silahkan WhatsApp ke Marketing InfoSAWIT_01 dan Marketing InfoSAWIT_02 atau email ke sawit.magazine@gmail.com